15 desa terima penghargaan dalam penanganan stunting dari Kemendes

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memberikan penghargaan terhadap 15 desa berkinerja terbaik dalam percepatan penurunan kasus stunting di wilayahnya itu.

Penghargaan desa terbaik itu diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pada agenda worskop evaluasi kinerja kader pembangunan manusia pada Rabu, (09/10) malam.

"Dari sekian ribu desa kita ambil 15 terbaik. Dan memang kita ada beberapa pekerjaan rumah namun kita maksimalkan lagi agar mereka peduli terhadap masalah stunting," ucap Yandri di Tangerang, Kamis.

Baca juga: Pemkab Tangerang berhasil tekan angka stunting hingga 7,3 persen

Ia bilang, dari 15 desa yang terpilih sebagai penerima penghargaan terbaik ini merupakan hasil penilaian terhadap pemerintah desa yang sukses mencegah serta mempercepat penurunan angka stunting.

Dimana, langkah tersebut turut didukung oleh lembaga dan kementerian lain terkait dalam percepatan penanganan angka kekerdilan di tanah air.

"Kita kerja sama dengan Kemendagri, Kementerian Kependudukan, dan lembaga lain. Dan kenapa kita harus kolaborasi stunting? Karena angka stunting di Indonesia masih tinggi," katanya.

Baca juga: Tangani stunting, Pemkab Lebak libatkan 3.204 tim pendamping keluarga

Dia mengatakan, berdasarkan data persentase atas kasus stunting yang terjadi di Indonesia saat ini masih berada di angka 19,8 persen. Kendati, upaya koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas.

"Karena angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 19,8 persen, dan itu angka yang tinggi. Oleh karena itu kita akan dorong terus, dan ada banyak di desa dari sisi gizi dan SDM," ujarnya.

Yandri menyebutkan, setelah melihat persentase kasus stunting secara nasional masih tergolong tinggi, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal meminta agar jajaran kepala desa, pendamping desa, kader pembangunan sumber daya manusia untuk menjadikan program penanganan angka kekerdilan pada anak menjadi prioritas utama.

"Kita turunkan menjadi zero atau nol persen, jadi apa yang kita lakukan maka pembangunan sumber daya manusia akan semakin bagus sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.