Serang (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa operasional Bus Trans Banten tidak akan dihentikan meskipun sejumlah sopir angkot trayek Palima–Cinangka terus menyuarakan protes.
Ia memastikan, pemerintah telah menindaklanjuti sebagian tuntutan sopir dengan menyesuaikan jam operasional bus.
“Terkait dengan tuntutan mereka mengenai jam operasional, itu sudah kami laksanakan. Semula dari jam 06.00 WIB sampai 18.00 WIB, sekarang jadi jam 07.00 WIB sampai 17.00 WIB. Tapi katanya masih ada bus yang jalan sampai jam setengah tujuh malam. Itu nanti akan kita dalami dan cek lagi, karena seharusnya tidak boleh ada yang beroperasi lewat jam itu,” katanya Serang, Senin.
Baca juga: Trans Banten resmi di uji coba, gratis hingga akhir Desember
Tri juga menegaskan bahwa penghentian layanan Trans Banten tidak mungkin dilakukan karena merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Banten.
“Kalau mereka menginginkan operasional Trans Banten dihentikan, itu tidak bisa. Tapi kalau ingin terlibat, saya sudah sarankan mereka membentuk koperasi atau badan hukum seperti CV. Sekarang kan sebagian besar masih perorangan,” ujarnya.
Menurut Tri, pihaknya telah menyampaikan langsung ke Gubernur Banten Andra Soni mengenai keinginan para sopir untuk bertemu. Namun, keputusan jadwal pertemuan sepenuhnya berada di tangan gubernur.
“Sudah saya sampaikan, tapi saya tidak bisa atur jadwal Gubernur. Ya makanya saya sampaikan lagi, apa yang mereka inginkan?” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten siap evaluasi Trans Banten biar tak rugikan angkot
Tri menyatakan, pemerintah tetap menghargai aspirasi sopir angkot dan terbuka terhadap masukan, selama sejalan dengan prinsip pelayanan publik.
“Kami menghargai apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau saya harus memberhentikan, tidak bisa. Program ini harus tetap jalan karena bagian dari peningkatan layanan transportasi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Angkot Palka, Geri Wijaya, mengatakan pihaknya merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang dianggap tidak menepati kesepakatan hasil audiensi sebelumnya. “Kami sudah aksi sejak tanggal 15 Oktober dan bertemu langsung dengan Kadishub. Beliau janji akan evaluasi jam operasional dan trayek Trans Banten serta mempertemukan kami dengan Gubernur. Tapi sampai hari ini janji itu tidak ditepati,” ujarnya.
Baca juga: Perpanjangan rute Transjakarta ke Ciledug urai kemacetan di aglomerasi
Geri menuturkan, sejak Trans Banten diluncurkan pada 4 Oktober 2025, pendapatan sopir angkot menurun drastis. “Sebelum ada Trans Banten, kami bisa dapat Rp350 ribu per hari. Sekarang hanya Rp60 ribu sampai Rp150 ribu, belum dipotong setoran,” katanya.
Ia juga menuding Bus Trans Banten melanggar kesepakatan jam operasional dengan tetap beroperasi hingga malam hari.
Merasa tidak mendapat tanggapan, komunitas sopir berencana kembali mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Gubernur Banten.
“Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan datang langsung ke pendopo Gubernur dengan massa yang lebih banyak,” ujar Geri.
Baca juga: Transjabodetabek diharapkan buka rute hingga ke Serang
