Kontribusi pengembang seperti Infiniti Realty ini sangat kami hargai

Serang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan apresiasi kepada pengembang properti yang membangun rumah bersubsidi di Serang Banten dengan kualitas komersil bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Dirjen TKPR) Kementerian PKP, Aziz Andriansyah dalam keterangannya di Serang Selasa mengatakan sektor perumahan merupakan bagian penting dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sektor ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, karena memiliki efek berganda yang mampu menggerakkan sektor industri lainnya. Untuk mencapai tujuan, maka Kementerian PKP dibentuk dengan misi target mewujudkan pembangunan dan atau merenovasi tiga juta rumah. 

Baca juga: Sinar Mas Land catat peningkatan marketing sales sembilan persen

Salah satu strategi yakni pembangunan rumah bersubsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang tahun ini kuota yang disediakan mencapai 350 ribu unit. 

"Kontribusi pengembang seperti Infiniti Realty ini sangat kami hargai, karena telah menyediakan rumah subsidi yang layak huni, khususnya di Serang dan sekitarnya,” kata Aziz dalam keterangannya usai mengunjungi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Serang.

Kementerian PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Perumahan MGK Serang yang menjadi lokasi pilot project untuk program perumahan hijau terjangkau atau Indonesia Green Affordable Housing program. 

"Rumah yang akan dikembangkan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang ketat, seperti struktur rumah tahan gempa, hemat energi, ventilasi udara yang sehat, sistem pengelolaan sampah dan lain-lain," katanya.

Presiden Direktur PT Infiniti Triniti Jaya Samuel S. Huang menambahkan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo telah memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis untuk rumah MBR, Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) gratis dan cepat, serta keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi rumah komersial (non-subsidi).

Baca juga: Kelalaian pengembang disebut salah satu penyebab banjir di Tangerang Raya

Selain kemudahan dan keringanan pajak, pemerintah pada tahun ini juga memberikan kepastian dengan menambah kuota FLPP menjadi 350 ribu unit, dari sebelumnya hanya 220 ribu unit. 

Dia mengungkapkan tahun lalu di bulan Agustus kuota FLPP sudah habis, sehingga banyak calon konsumen tertunda memiliki rumah. Padahal bangunan sudah jadi dan persyaratan perbankan sudah terpenuhi, tetapi tidak bisa melakukan akad kredit dan serah terima kunci rumah.

“Tahun ini sangat istimewa, karena dengan kuota yang banyak, pengembang bisa menjual sebanyak mungkin rumah, dan masyarakat juga bisa segera menikmati tinggal di rumah sendiri. Terimakasih kepada Pak Presiden Prabowo dan juga Menteri PKP Maruarar Sirait yang telah bekerja bersungguh-sungguh memperjuangkan tambahan kuota FLPP ini,” ungkapnya.

Baca juga: 3.000 hektar sawah di Serang alih fungsi jadi lahan industri hingga perumahan



Pewarta: Achmad Irfan
Editor : Lukman Hakim

COPYRIGHT © ANTARA 2026