Jakarta (ANTARA) - Petinggi PDI Perjuangan Puan Maharani menilai Gubernur Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan menjadi sosok yang menarik apabila kembali maju sebagai calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Menarik juga Pak Anies," kata Puan saat ditanya oleh wartawan soal sosok calon yang bakal didukung PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Terkait hal itu, Puan mengatakan bahwa sosok yang akan didukung oleh PDI Perjuangan itu akan didasari oleh penilaian realistis. Menurutnya setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda-beda soal peluang politik elektoral.
Walaupun begitu, dia mengatakan PDI Perjuangan siap untuk bekerja sama dengan partai mana pun dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Namun kerja sama itu, kata dia, akan dilakukan setelah pihaknya melihat pemetaan politik di daerah tersebut.
"PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapa saja, ini ada pak Lodewijk (Golkar), kita siap kan Pak bekerja sama?" kata dia.
Baca juga: PDIP masih cermati peluang Anies dan Ahok di Pilkada 2024
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan DPW PKS Jakarta, telah mengusulkan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada Serentak 2024.
"DPW Jakarta mengusulkan Anies Baswedan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan masih akan dibahas lagi," katanya di Jakarta, Selasa (28/5).
Menurut dia, Ketua PKS Jakarta telah menyampaikan ke DPP, jika koalisi Partai NasDem, PKS dan PKB berpotensi mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur.
Selain itu, Ketua Desk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar menyatakan partai-nya membuka komunikasi dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta pada November 2024.
"Soal DKI kami sudah melakukan komunikasi oleh ketua umum, semuanya diserahkan melalui Desk Pilkada. Kami sedang melakukan pendalaman dan diskusi dengan Pak Anies Baswedan," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (29/5).
Baca juga: Usai diperiksa di Polda Metro, Hasto sebut bagian pendidikan politik
