Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan tiga langkah dalam menekan angka kemiskinan seperti mengurangi beban masyarakat dengan cara sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah.
"Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah dalam mengurangi beban tersebut seperti menanggung biaya sekolah, kesehatan dan lain sebagainya," kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam keterangannya di Tangerang Jumat.
Upaya lain yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli, memberikan pelatihan keterampilan yang dapat menghasilkan lahan pekerjaan.
"Program yang juga digulirkan adalah pengurangan secara komunal yakni kantong-kantong kumuh melalui program Kotaku, kota tanpa kumuh," katanya.
Baca juga: Wali Kota sebut Jurangmangu Tunnel permudah aksesibilitas masyarakat
Kemudian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 kemarin, Pemkot Tangsel menerima usulan dari masyarakat.
Usulan dari reses DPRD Kota Tangerang Selatan sebanyak 950 usulan. Usulan yang berasal dari Musrenbang kelurahan sebanyak 1.032 usulan dan usulan dari Musrenbang tingkat kecamatan sebanyak 139 usulan.
Ia mengatakan arah kebijakan RKPD Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas Tangsel unggul, inovatif dan layak huni.
Prioritas pembangunan RKPD yakni peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas rencana aksinya ada 13. Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif dengan prioritas rencana aksi sebanyak 10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan dengan prioritas rencana aksinya ada kurang lebih 14 rencana aksi.
"Kemudian, peningkatan konektivitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan dengan prioritas rencana aksi sebanyak 17," katanya.
Baca juga: Ketersediaan bahan pokok di Tangsel terkendali hingga Lebaran