Dinas PUPR Provinsi Banten diminta pertajam program bantu tangani kemiskinan

Serang (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Banten M Tranggono mengatakan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) erat kaitannya dengan penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan.

Menurut Tranggono,  penanganan stunting merupakan fokus pemerintah pusat yang juga didelegasikan kepada pemerintah daerah. 

Baca juga: Pemprov Banten rampungkan administrasi kependudukan jelang Pemilu 2024

"Mempertajam program untuk keberlanjutan dan capaian lebih baik pada program pembangunan,” kata Tranggono saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Provinsi Banten 2023 di Aula Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, di Serang, Kamis.

Tranggono mengungkapkan, fokus Pemerintah Provinsi Banten saat ini adalah penajaman program, pada pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, investasi, plus ketahanan pangan.

“Tahun 2023, hal yang harus kita lakukan mempertahankan kinerja kita yang sudah baik. Provinsi Banten meraih apresiasi dalam pengendalian inflasi juga pertumbuhan ekonomi baik,” katanya.

Tranggono mengapresiasi Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan lebih awal sehingga diharapkan bisa menghasilkan program tahun 2024 lebih awal. Sehingga setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan bisa segera dilaksanakan.

“Perencanaan dari bawah diharapkan bisa menghasilkan output dan outcome yang lebih baik,” katanya.

Ia juga mengatakan, Pemprov Banten saat ini melaksanakan reformasi birokrasi berdampak. Pihaknya berharap para pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Banten memberikan masukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

Tranggono mencontohkan PUPR memiliki keterkaitan penting terhadap pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, investasi, plus ketahanan pangan.

Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan terkait konektivitas dan distribusi barang untuk kendalikan inflasi, terbuka wilayah terisolasi hingga terbuka akses ke destinasi wisata serta kawasan pertumbuhan ekonomi terkait investasi.

“Penting melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, serta evaluasi untuk optimalkan setiap kegiatan,” kata Tranggono.

Tranggono menegaskan, Pemprov Banten tetap menjamin keberlanjutan atau kesinambungan program pembangunan yang sedang dilaksanakan dan direncanakan dengan program pembangunan yang sudah dilaksanakan.

“Ke depan, dengan konsep tadi, target-target kita bisa lebih ditingkatkan,” kata Tranggono.