Tiga Investor Segera Bangun 14.500 Hunian ASN/Hankam senilai 41 Triliun Rupiah di IKN

Kota Cilegon (ANTARA) - Tiga investor segera membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Ketiga investor tersebut adalah PT. Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT. Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara) , dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, mengatakan bahwa tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

” Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini," ujarnya.

Sebagai catatan, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) perumahan (8 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), kesehatan (5 LOI),  perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI),perkantoran pemerintah (2 LOI),  dan teknologi (2 LOI).

Sekretaris Perusahaan Summarecon, Agung Jemmy Kusnadi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa. ”IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia,” tegas Agung.

Dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost. “Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke Pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” jelas Bambang.

”Sesuai dengan surat yang kami terima, Kami selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang mencakup antara lain kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial serta kajian lingkungan hidup,” tambah Agung.

 Kemudian, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.

Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar 41 triliun rupiah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar 1,67 triliun rupiah, Konsorsium Nusantara sebesar 30,8 triliun rupiah dan KLHC sebesar 8,65 triliun rupiah.

"Melalui skema KPBU dipastikan negara dan tidak ada pihak yang dirugikan," jelas Bambang.

Wakil Direktur Utama Risjadson Brunsfield Nusantara investor akan mendapatkan keuntungan yang CCFG fair , jadi sebagai leading company konsorsium  Nusantara , Abdulbar M. Mansoer, menambahkan bahwa konsorsiu m tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena melihat perencanaannya sudah sangat matang dan komprehensif. ”Saya yakin akan banyak investor baik dari dalam negeri, asing atau konsorsium yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN Nusantara, ” Kata pria yang akrab disapa Barry ini.

Kembali diingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen bahwa pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan berasal dari APBN sebesar 20 % dan 80 % berasal dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia terus mengajak investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemerintah berkomitmen untuk tidak membebankan pembangunan IKN pada APBN. ”Pembangunan IKN Nusa ntara tidak boleh memberatkan APBN, maka dari itu kita akan kerja keras untuk mencari investor yang dapat diajak bekerjasama dalam membangun proyek bersejarah ini," tutup Bambang. 

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutn ya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang 2022. Pemerintahan DaUndang No 3 Tahun erah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah p elaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus I bu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas hampir 4x Jakarta yaitu kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delap an ribu seratus delapan puluh sembilan hektare).