Tangerang (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin mendukung penuh kebijakan Kemendikbudristek RI terkait sekolah penggerak dan Kurikulum Merdeka. Pada tahun 2020 lalu, Pemkot telah mengadakan MoU dengan Kemendikbudristek terkait sekolah penggerak, termasuk di Kota Tangerang.
"Sekolah penggerak di Kota Tangerang pada tahap pertama untuk SD sebanyak 13 sekolah, SMP juga 13 sekolah sementara PAUD sebanyak enam sekolah. Ada pun tahap kedua SMP sebanyak 9 sekolah, SD ada 13sekolah dan PAUD 6 sekolah," ujar Jamaluddin, Senin (8/8).
Lebih jauh, dijelaskannya sekolah penggerak merupakan pilot project kerja sama antara Pemkot Tangerang dan Kemendikbudristek sejak Kamis tahun 2020 lalu. "Selanjutnya pada tahun 2022 ini kami Disdik Kota Tangerang mengadakan sosialisasi kepada seluruh sekolah di Kota Tangerang. Pada tahun ini lebih dari 90 persen yang melaksanakan Kurikulum Merdeka mandiri dan untuk sekolah penggerak juga telah mengimbaskannya ke seluruh sekolah di Kota Tangerang," katanya.
Ini artinya Jamal menambahkan, pada tahun 2022 jumlah sekolah, baik sekolah penggerak dari PAUD hingga SMP melaksanakan Kurikulum Merdeka mandiri lebih dari 90 persen. "Dan target kami tahun 2023 seluruh sekolah di Kota Tangerang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ada pun terkait penyedia sarana dan prasarana oleh Kemendikbudristek, sesuai peraturan sudah ditetapkan pemenang yang berjumlah dua penyedia di Tahun 2021.
"Ini disosialisasikan oleh Kemendikbudristek ke seluruh sekolah di Indonesia dan selanjutnya terkait seluruh sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka mandiri dipersilakan oleh Kementerian untuk pengadaan sarana seperti buku dan lainnya langsung ke penyedia masing-masing," ujarnya.
Disinggung apa yang membedakan sebuah sekolah menggunakan kurikum merdeka, pria yang juga Ketua PGRI Kota Tangerang ini setidaknya beberapa ciri. "Sekolah harus inovatif, kreatif, harus mandiri, gotong royong dan juga ke depan harus ujungnya ada profil pelajar Pancasila. Selain itu, sekarang ujarnya telah dihapuskan ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional. "Jadi sekolah menguatkan karakter dan literasi," ucapnya.
