Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil meningkatkan sebanyak 50 persen jumlah sertifikat tanah yang diserahkan ke masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi 20 ribu sertifikat pada 2022.
"Saya minta untuk tahun 2022, Pak Menteri, di Provinsi Kalimantan Utara, tolong bisa ditingkatkan 50 persen lagi ditambah targetnya," kata Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden dari Tarakan, Kaltara, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi bagikan 13.455 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kaltara
Pada 2021, pemerintah menyerahkan sebanyak 13.455 sertifikat tanah ke masyarakat di Kaltara. Dengan demikian, Presiden meminta penambahan 50 persen menjadi sekitar 20 ribu sertifikat tanah pada 2022.
"Tahun ini, yang total satu tahun. Berarti tahun depan, kira-kira 20 ribu sertifikat. Setuju ngga ?" kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga agar terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat.
Pada 2014, Presiden menceritakan bahwa dirinya pernah meninjau langsung Kaltara menggunakan helikopter. Saat itu, dia memberi perintah kepada jajaran menteri untuk segera memberikan sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah kepada masyarakat.
"Supaya tidak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," ungkap Presiden.
Presiden menjelaskan dalam lima tahun terakhir, pemerintah sudah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat.
"Saya terima kasih pada Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, tidak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," tutur Presiden.
Turut hadir dalam penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat itu, antara lain, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul.