Pemkab Serang minta BPR lebih inovatif dan kreatif

Serang, Banten (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serang meminta PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Serang (Perseroda) agar lebih inovatif dan kreatif dalam menghadapi persaingan dunia perbankan saat ini.

“Kami (Pemkab Serang) selaku pemagang saham mayoritas menekankan kepada pengurus PT BPR Serang, pertama, agar terus menjaga soliditas dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan seluruh pihak terkait, khususnya sesama pengurus dan pemegang saham,” kata Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa saat membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPR Serang (Perseroda) di Forbis Hotel Kecamatan Waringin Kurung, Selasa (14/12).

Kemudian yang kedua lanjut Pandji, pengurus dan pegawai PT BPR Serang agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan operasioanl perbankan. 

Ketiga, pengurus dan pegawai PT BPR harus meningkatkan kompetensi dan integritas yang baik, agar mampu berdaya saing dalam menghadapi persaingan dunia perbankan yang saat ini yang semakin kompetitif. 

“Keempat pengurus dan pegawai PT BPR agar tetap komitmen memegang amanah dan selalu meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya,”katanya. 

Sedangkan penekanan yang kelima, sebut Pandji, dengan adanya pandemi COVID-19 pasti berdampak bagi perekonomian Indonesia termasuk jasa perbankan BPR. 

Namun demikian, BPR harus tetap menjalankan usaha dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 dan mencari solusi terhadap dampak seperti ini. 

“Jajaran direksi juga dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif untuk mendapatkan sumber dana yang murah,” tegas Pandji.

Disamping itu, Pandji mengajak kepada pemilik saham lainnya untuk bersama-sama mengevaluasi secara berkala guna mengukur kinerja PT BPR Serang. 

“Evaluasi agar PT BPR Serang semakin maju dan berkembang, menjadikan Bank Serang semakin terpercaya dan sejahtera,” kata Pandji. 

Lebih jauh Pandji memaparkan, bahwa hadirnya PT BPR atau Bank Serang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang diarahkan kepada peningakatan pendapatan masyarakat. Kemudian juga sebagai penunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang.

“Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan kelembagaan industri bank perkreditan rakyat yang kuat, antara lain dengan menerapkan tata kelola BPR yang baik, aspek permodalan yang cukup, kompetensi, integritas, dan loyalitas pegawai serta pengurus memiliki penguasaan informasi dan teknologi yang optimal untuk mendukung proses operasionalnya,” ungkap Pandji.

Direktur Utama (Dirut) PT BPR Serang, Acep Heri Suhana mengatakan, pada faktanya tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak, seluruh stakeholder baik BPR yang di dalamnya ada para pegawai, pengurus, direksi dan komisaris harus terbina suatu hubungan komunikasi yang sangat bagus. 

“Karena kan bisa saja kegagalan itu akibat dari salah komunikasi, begitu. Itu yang ingin ditekankan pak wakil bupati. Intinya komunikasi itu merupakan senjata ampuh untuk BPR agar bisa tumbuh lebih baik lagi,” ujarnya. 

Menurut Acep, tujuan BPR jika dibandingkan dengan yang ada di Jawa Barat dan Banten merupakan yang terbaik. 

“Akan tetapi, selalu ada harapan bahwa selalu untuk bisa tumbuh dan tumbuh lagi dengan tidak meninggalkan komunikasi yang lancar dengan para pihak stakeholder,” katanya.

Kedepannya, sebut Acep, sesuai dengan rencana kerja BPR Serang yang disetujui pemegang saham, bahwa pertumbuhan kurang lebih 10 persen pihaknya akan berupaya untuk membuka pasar baru dan memperdalam pasar yang sudah ada. 

“Jadi dengan kondisi seperti itu rencana kerja tahun 2022 harapannya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa terealisasi,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, RUPS dan RUPS-LB PT BPR Serang (Perseroda) menetapkan Pengesahan rencana bisnis bank tahun 2022.

Panitia seleksi calon anggota dewan komisaris, dan penunjukan kantor akuntan publik (KAP) dihadiri oleh para pemegang saham. 

Pertama sebagai pemegang saham pengendali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang jumlahnya 55 persen, kemudian 15 persen di pegang oleh Pemprov Banten, 15 persen dipegang oleh Pemprov Jabar, dan 15 persen oleh Bank Bjb.