Serang (AntaraBanten) - Belum seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten memanfaatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Ketua LPSE Provinsi Banten Dodo Mulyadi di Serang, Sabtu, mengatakan dari sekitar 41 SKPD di Provinsi Banten, hanya sekitar 18 SKPD yang sudah memanfaatkan LPSE untuk menyampaikan paket-paket pengadaan di SKPD tersebut.
Namun demikian, memang ada SKPD-SKPD tertentu yang tidak memiliki paket pengadaan, hingga ratusan juta sampai miliaran rupiah.
"Ada beberapa SKPD yang persentasenya tinggi dalam memanfaatkan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan," kata Dodo Mulyadi yang juga Kabag Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Banten.
Ia mengatakan, sejak dioperasikannya pelelangan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE di Banten pada Oktober 2012, realisasinya sudah mencapai 77,79 persen dari total paket lelang sebanyak 131 paket di 18 SKPD dengan nilai anggaran mencapai Rp883,3 miliar.
"Tahun ini kami targetkan pelaksanaan lelang di Banten 100 persen memanfaatkan LPSE, kecuali yang Penunjukan Langsung (PL)," katanya.
Sedangkan dari pihak penyedia ataupun perusahaan, baik dari Banten maupun luar Banten yang sudah mendaftar di LPSE sebanyak 597 perusahaan, terdiri dari 133 Perseroan Terbatas (PT), 387 CV dan 77 perusahaan lainnya.
"Kami juga masih menemukan kendala, karena belum semua perusahaan atau pihak penyedia bisa memahami teknologi informasi (IT)," kata Dodo.
Dodo mengatakan, pelaksanaan pengadaan melalui LPSE sangat efektif karena bisa memberikan kepastian waktu, semua pihak bisa mengakses, transparansi, keamanan serta hemat biaya.
"LPSE itu bisa merekam proses pelaksanaan lelang, curang dan tidak curang pasti akan ketahuan," kata Dodo Mulyadi.
Selain itu, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten pada Agustus 2013 segera membentuk unit layanan pengadaan (ULP) di semua satuan kerja perangkat daerah dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
"Kami tengah membahas personel untuk masuk dalam pokja unit layanan pengadaan (UPL). Target kami Agustus tahun ini sudah berjalan," kata Dodo.