Pemprov Jatim dan Mbizmarket hadirkan Jatim Bejo

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Mbizmarket.co.id menghadirkan program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) yang merupakan platform perdagangan elektronik (b2b e-comerce).

"Platform B2B e-commerce  kini semakin populer digunakan oleh pembeli, terutama dari kalangan pemerintah karena memudahkan melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa," kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis, Kamis.

Platform e-commerce, menurut Khofifah, memiliki infrastruktur yang baik, keamanan dalam bertransaksi, keinginan agar transaksi menjadi transparan dan akuntabel, serta meningkatnya kebutuhan untuk melakukan transaksi bisnis secara daring selama pandemi.

Mbizmarket.co.id, platform e-commerce yang dikembangkan oleh PT Brilliant Ecommerce Berjaya, perusahaan rintisan yang menjadi trendsetter e-marketplace B2B di Indonesia,  kembali membuktikan eksistensinya.  

Peluncuran program JATIM BEJO diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Dyandra Convention Hall Surabaya pada 19 Nopember 2020.  Acara dihadiri oleh aparatur pemerintah provinsi, termasuk perwakilan dari pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Timur.

Pemanfaatan platform B2B e-commerce kini mulai menjadi suatu standar di lingkungan pemerintah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa pemerintah.  Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018) menjadi landasan utama Sistem Penyelenggaran Secara Elektronik (SPSE), yang menentukan tentang pemanfaatan e-marketplace untuk menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia.

"Program JATIM BEJO ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.  Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud, serta mampu memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta dalam arti yang lebih luas menciptakan perlindungan berusaha kepada Pelaku Usaha, baik Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil" ungkap Khofifah  di acara peluncuran JATIM BEJO.

CEO Mbiz, Rizal Paramarta mengatakan perusahaan akan mendukung pertumbuhan UKM di Jawa Timur, dengan menggandeng rekanan strategis kami di bidang keuangan untuk membuka akses pinjaman modal, membantu pelaku UKM, khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan pemprov Jawa Timur, yang  mengalami keterbatasan permodalan.  

Selain menyediakan infrastruktur teknis platform mbizmarket, dan menyediakan layanan dukungan transaksi bagi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Jawa Timur, kami akan membantu membuka jaringan pasar bagi UKM di Jawa Timur secara nasional.   

"Kami berharap usaha ini dapat secara nyata mempercepat laju pemulihan UKM yang terdampak pandemi COVID-19," ujarnya.

Menurut Rizal dengan diimplementasikannya JATIM BEJO ini, akan memudahkan Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terutama terhadap pengadaan yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.  

Selain itu, hal ini juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk Daerah, peningkatan peran usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, ujar Indah Wahyuni, Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemprov Jawa Timur menambahkan.

Platform perdagangan elektronik mbizmarket secara langsung telah diakui eksistensi dan perannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai inisiatif transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Mbimarket oleh pemerintah provinsi, merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.  

Semangat ini sejalan dengan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stra-nas PK) yang berlangsung sejak 2019.  Kerjasama Mbizmarket dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat direplikasi oleh pemerintah provinsi lain di tanah air.