Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengapresiasi program dana desa yang digulirkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 karena ternyata mampu menumbuhkan perekonomian pedesaan sehingga dapat meminimalisasi kemiskinan.
"Kami menilai program dana desa itu sangat tepat sekali, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan dari pinggiran," kata Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat menerima kunjungan Anggota DPD RI Ali Ridho Azhari, Rabu.
Menurut rilis pemda, angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang tahun 2020 menurun, karena meningkatnya pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui program dana desa.
Program dana desa tersebut berdampak langsung kepada masyarakat pedesaan setelah infrastuktur jalan lingkungan, jembatan, sanitasi, penahan longsor, dan drainase kini berkondisi baik. Selain itu juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tumbuh dan berkembang.
Saat ini, kata dia, aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat bisa dilakukan selama 24 jam.
"Kami mendorong agar dana desa itu digunakan untuk pembangunan infrastuktur juga peningkatan ekonomi warga," ujarnya menjelaskan.
Dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015 sampai 2019 telah merealisasikan pembangunan skala prioritas di antaranya embung 324 unit, raga desa 251 unit, BUMD 254 unit dan Prukades sebanyak 281 unit. Selain itu jalan desa sudah terbangun lebih dari 782,57 Km, jembatan 1,07 Km, dan sarana air bersih 115 unit.
Menurut bupati, pihaknya akan melakukan evaluasi penggunaan dana desa agart semakin efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Evaluasi itu seperti pembangunan embung apakah cocok atau tidak dengan kondisi desa, serta lahan embung yang biasanya jauh dari permukiman penduduk. Begitu juga pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kami akan melakukan evaluasi penggunaan dana desa sehingga semakin tepat sasaran," katanya.
Sementara Anggota DPD RI Ali Ridho Azhari menyatakan pihaknya mengunjungi Kabupaten Pandeglang terkait Pengawasan Anggaran Pedesaan dan Sinergitas Program antara lain melihat dampak penggunaan dana desa yang diluncurkan pemerintah pusat itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Kami menilai program dana desa itu sangat tepat sekali, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan dari pinggiran," kata Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat menerima kunjungan Anggota DPD RI Ali Ridho Azhari, Rabu.
Menurut rilis pemda, angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang tahun 2020 menurun, karena meningkatnya pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui program dana desa.
Program dana desa tersebut berdampak langsung kepada masyarakat pedesaan setelah infrastuktur jalan lingkungan, jembatan, sanitasi, penahan longsor, dan drainase kini berkondisi baik. Selain itu juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tumbuh dan berkembang.
Saat ini, kata dia, aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat bisa dilakukan selama 24 jam.
"Kami mendorong agar dana desa itu digunakan untuk pembangunan infrastuktur juga peningkatan ekonomi warga," ujarnya menjelaskan.
Dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015 sampai 2019 telah merealisasikan pembangunan skala prioritas di antaranya embung 324 unit, raga desa 251 unit, BUMD 254 unit dan Prukades sebanyak 281 unit. Selain itu jalan desa sudah terbangun lebih dari 782,57 Km, jembatan 1,07 Km, dan sarana air bersih 115 unit.
Menurut bupati, pihaknya akan melakukan evaluasi penggunaan dana desa agart semakin efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Evaluasi itu seperti pembangunan embung apakah cocok atau tidak dengan kondisi desa, serta lahan embung yang biasanya jauh dari permukiman penduduk. Begitu juga pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kami akan melakukan evaluasi penggunaan dana desa sehingga semakin tepat sasaran," katanya.
Sementara Anggota DPD RI Ali Ridho Azhari menyatakan pihaknya mengunjungi Kabupaten Pandeglang terkait Pengawasan Anggaran Pedesaan dan Sinergitas Program antara lain melihat dampak penggunaan dana desa yang diluncurkan pemerintah pusat itu.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020