Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan kerja sama pengamanan dunia siber dari ancaman serangan teroris.
Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dunia siber saat ini bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi perkembangan ini dapat membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, kata dia, di sisi lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku aksi terorisme untuk melancarkan aksi mereka hingga menyebarkan paham mereka.
“Jadi, hari ini kami mengadakan penandatangan MoU antara BNPT dan BSSN sekaligus perjanjian kerja sama antara Deputi II BNPT dan Deputi Identifikasi BSSN,” kata Kepala BNPT.
Ia mengatakan bahwa pihaknya memerlukan kerja sama dengan BSSN karena gerakan radikal terorisme saat ini telah menggunakan ruang siber untuk menyebarkan pemahaman mereka.
Suhardi mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan BSSN untuk melakukan identifikasi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi ancaman terorisme di ruang siber.
“Kami butuh bantuan dari BSSN pada khususnya untuk mengidentifikasi dan mencari solusi bersama terkait dengan masalah di dunia siber. Hal ini mengingat BSSN adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk keamanan ruang siber ini,” kata mantan Kabareskrim Polri itu.
BSSN, menurut Suhardi, memiliki peran yang signifikan terkait dengan keamanan ruang siber, salah satu tugasnya itu berhubungan dengan BNPT, yakni terkait dengan counter terorisme di dunia siber.
Mantan Sestama Lemhanas itu menilai BSSN memiliki peran yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, pihaknya ingin bekerja sama supaya mentransfer informasi, mentransfer pengetahuan, kompetensi, dan lain sebagainya.
Hal ini, lanjut dia, karena BSSN juga mengurusi masalah infrastruktur siber dan teknologinya, salah satunya itu berhubungan dengan BNPT untuk counter terorisme di dunia siber.
Selain dengan BSSN, kata Suhardi, BNPT juga memiliki kerja sama penganggulangan terorisme di dunia maya dengan Kemenkominfo, khususnya terkait dengan penutupan akun. Dalam hal ini BSSN adalah leading sector dalam pengamanan infrastruktur siber dari serangan teroris.
“Kami telah melakukan sharing informasi. Akan tetapi, untuk penutupan akun itu ranahnya Kemenkominfo, kami ada task force di situ dan leading-nya adalah Kemenkominfo,” kata Suhardi.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengatakan bahwa infrastruktur kritikal bisa saja menjadi target serangan teroris.
“Sebagian data tentang terorisme itu sebenarnya sudah dikerjasamakan, dan hari ini diresmikan secara legal. Salah satu yang menjadi fokus kami adalah ancaman serangan terhadap infrastruktur siber kita yang kritikal," katanya.
Kepala BSSN menjelaskan bahwa sistem infrastruktur kritikal adalah semua objek vital nasional yang berbasis elektronik dan tersambung dengan internet. Hal itu bisa saja jadi menjadi target serangan teroris.
Hinsa menyampaikan bahwa selain infrastruktur kritikal, potensi ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah penyebaran radikalisme di ruang siber. Untuk itu, BSSN menjalin kerja sama dengan BNPT
Selain mengamankan infrastruktur kritikal, pihaknya juga mewaspadai cepatnya persebaran informasi di internet yang bisa saja digunakan untuk mempercepat proses indoktrinasi seseorang terhadap radikalisme dan terorisme melalui internet.
"Di situlah kami nanti sharing informasi, berbagi pengetahuan dan keterampilan di bidang siber juga dengan rekan-rekan di BNPT,” kata Kepala BSSN.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dunia siber saat ini bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi perkembangan ini dapat membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, kata dia, di sisi lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku aksi terorisme untuk melancarkan aksi mereka hingga menyebarkan paham mereka.
“Jadi, hari ini kami mengadakan penandatangan MoU antara BNPT dan BSSN sekaligus perjanjian kerja sama antara Deputi II BNPT dan Deputi Identifikasi BSSN,” kata Kepala BNPT.
Ia mengatakan bahwa pihaknya memerlukan kerja sama dengan BSSN karena gerakan radikal terorisme saat ini telah menggunakan ruang siber untuk menyebarkan pemahaman mereka.
Suhardi mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan BSSN untuk melakukan identifikasi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi ancaman terorisme di ruang siber.
“Kami butuh bantuan dari BSSN pada khususnya untuk mengidentifikasi dan mencari solusi bersama terkait dengan masalah di dunia siber. Hal ini mengingat BSSN adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk keamanan ruang siber ini,” kata mantan Kabareskrim Polri itu.
BSSN, menurut Suhardi, memiliki peran yang signifikan terkait dengan keamanan ruang siber, salah satu tugasnya itu berhubungan dengan BNPT, yakni terkait dengan counter terorisme di dunia siber.
Mantan Sestama Lemhanas itu menilai BSSN memiliki peran yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, pihaknya ingin bekerja sama supaya mentransfer informasi, mentransfer pengetahuan, kompetensi, dan lain sebagainya.
Hal ini, lanjut dia, karena BSSN juga mengurusi masalah infrastruktur siber dan teknologinya, salah satunya itu berhubungan dengan BNPT untuk counter terorisme di dunia siber.
Selain dengan BSSN, kata Suhardi, BNPT juga memiliki kerja sama penganggulangan terorisme di dunia maya dengan Kemenkominfo, khususnya terkait dengan penutupan akun. Dalam hal ini BSSN adalah leading sector dalam pengamanan infrastruktur siber dari serangan teroris.
“Kami telah melakukan sharing informasi. Akan tetapi, untuk penutupan akun itu ranahnya Kemenkominfo, kami ada task force di situ dan leading-nya adalah Kemenkominfo,” kata Suhardi.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengatakan bahwa infrastruktur kritikal bisa saja menjadi target serangan teroris.
“Sebagian data tentang terorisme itu sebenarnya sudah dikerjasamakan, dan hari ini diresmikan secara legal. Salah satu yang menjadi fokus kami adalah ancaman serangan terhadap infrastruktur siber kita yang kritikal," katanya.
Kepala BSSN menjelaskan bahwa sistem infrastruktur kritikal adalah semua objek vital nasional yang berbasis elektronik dan tersambung dengan internet. Hal itu bisa saja jadi menjadi target serangan teroris.
Hinsa menyampaikan bahwa selain infrastruktur kritikal, potensi ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah penyebaran radikalisme di ruang siber. Untuk itu, BSSN menjalin kerja sama dengan BNPT
Selain mengamankan infrastruktur kritikal, pihaknya juga mewaspadai cepatnya persebaran informasi di internet yang bisa saja digunakan untuk mempercepat proses indoktrinasi seseorang terhadap radikalisme dan terorisme melalui internet.
"Di situlah kami nanti sharing informasi, berbagi pengetahuan dan keterampilan di bidang siber juga dengan rekan-rekan di BNPT,” kata Kepala BSSN.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019