Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau langsung menangani permasalahan Feri Baruna dan Oceana rute Tanjungpinang-Batam atau sebaliknya, yang tidak beroperasi sejak Kamis pagi lantaran kuota solar bersubsidi sudah habis.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto di Tanjungpinang, Kamis mengatakan feri atau kapal cepat merupakan kebutuhan vital sehingga harus dicari solusi yang tepat agar tetap beroperasi.
"Kami akan memanggil berbagai pihak terkait permasalahan ini agar mengetahui permasalahan sebenarnya, dan mendapatkan solusi yang tepat sehingga feri dapat berlayar," kata Isdianto.
Ia menjelaskan pihak yang diajak dalam rapat pada Kamis malam, antara lain Pertamina, KSOP, dan agen pelayaran. Dari pertemuan itu diharapkan melahirkan solusi agar feri dapat beroperasi.
"Tentu kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku, dan bermanfaat bagi publik," ujarnya.
Sebelumnya, Manajer Unit Komunikasi, Relasi dan CSR MOR I Pertamina, Roby Hervindo, membenarkan Plt Gubernur Kepri Isdianto mengundang Pertamina untuk membahas permasalahan Feri Baruna dan Feri Oceana yang tidak beroperasi akibat kuota solar bersubsidi sudah habis.
"Dalam sehari kami distribusikan 6.300 KL solar bersubsidi untuk masing-masing agen pelayaran," katanya.
Roby menegaskan, kuota solar bersubsidi diberikan langsung BPH Migas, bukan Pertamina.
BPH Migas, kata dia, memberi kuota solar bersubsidi kepada tiga perusahaan pelayaran, yakni Baruna, Oceana dan Marina. Saat ini, hanya Feri Marina yang beroperasi melayani penumpang.
Kuota solar bersubsidi tersebut diberikan sesuai kebutuhan. Jika terjadi kekurangan, maka pihak perusahaan pelayaran sejak awal seharusnya mengajukan permohonan penambahan kuota solar bersubsidi.
Pernyataan Roby itu sekaligus mengklarifikasi surat yang diumumkan pihak perusahaan pelayaran tersebut, yang seolah-olah feri tidak dapat berlayar lantaran tidak memiliki bahan bakar.
"Kami tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki penyebab kuota solar bersubsidi tersebut habis sebelum waktunya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto di Tanjungpinang, Kamis mengatakan feri atau kapal cepat merupakan kebutuhan vital sehingga harus dicari solusi yang tepat agar tetap beroperasi.
"Kami akan memanggil berbagai pihak terkait permasalahan ini agar mengetahui permasalahan sebenarnya, dan mendapatkan solusi yang tepat sehingga feri dapat berlayar," kata Isdianto.
Ia menjelaskan pihak yang diajak dalam rapat pada Kamis malam, antara lain Pertamina, KSOP, dan agen pelayaran. Dari pertemuan itu diharapkan melahirkan solusi agar feri dapat beroperasi.
"Tentu kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku, dan bermanfaat bagi publik," ujarnya.
Sebelumnya, Manajer Unit Komunikasi, Relasi dan CSR MOR I Pertamina, Roby Hervindo, membenarkan Plt Gubernur Kepri Isdianto mengundang Pertamina untuk membahas permasalahan Feri Baruna dan Feri Oceana yang tidak beroperasi akibat kuota solar bersubsidi sudah habis.
"Dalam sehari kami distribusikan 6.300 KL solar bersubsidi untuk masing-masing agen pelayaran," katanya.
Roby menegaskan, kuota solar bersubsidi diberikan langsung BPH Migas, bukan Pertamina.
BPH Migas, kata dia, memberi kuota solar bersubsidi kepada tiga perusahaan pelayaran, yakni Baruna, Oceana dan Marina. Saat ini, hanya Feri Marina yang beroperasi melayani penumpang.
Kuota solar bersubsidi tersebut diberikan sesuai kebutuhan. Jika terjadi kekurangan, maka pihak perusahaan pelayaran sejak awal seharusnya mengajukan permohonan penambahan kuota solar bersubsidi.
Pernyataan Roby itu sekaligus mengklarifikasi surat yang diumumkan pihak perusahaan pelayaran tersebut, yang seolah-olah feri tidak dapat berlayar lantaran tidak memiliki bahan bakar.
"Kami tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki penyebab kuota solar bersubsidi tersebut habis sebelum waktunya," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019