Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mempertanyakan 20 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelontorkan untuk sektor pendidikan, dan mengherankan masih saja ramai berita soal dugaan pungli pendidikan di daerah itu.
Saat dikonfirmasi di Tangsel, Selasa, Benyamin memaparkan soal alokasi anggaran pendidikan yang sudah tidak lagi berfokus pada infrastruktur.
Pengesampingan anggaran infrastruktur, dalam benaknya, akan dialokasikan untuk biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) yang melingkupi biaya buku.
Baca juga: Stadion mini Ciputat direvitalisasi, Persitangsel bakal absen latihan
"Anggaran BOSDA-nya kemana. Saya berpikir, kan kita konstruksi fisik untuk pendidikan, tahun depan kan relatif tidak banyak lagi, sementara anggaran pendidikan harus tetap mininal 20 persen," ujar Benyamin.
Ia mengaku, tidak habis pikir, karena anggaran sudah ada untuk operasional sekolah, namun murid masih dibebankan biaya buku.
"Nah kalau bangun konstruksi fisik tidak, harusnya ke BOSDA, kalau BOSDA-nya kemudian seperti itu harus selektif kita," ujarnya.
"Maunya sih untuk nambain BOSDA kan, tidak mungkin dibalikin lagi ke urusan yang lain anggaran," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan adanya dugaan jual-beli buku LKS di SDN Bambu Apus 01, yang dikeluhkan wali murid karena diharuskan membeli buku tersebut dengan kisaran harga Rp190 ribu.
Baca juga: Kuota pembuatan KIA Ciputat Timur ditambah, karena warga protes
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Saat dikonfirmasi di Tangsel, Selasa, Benyamin memaparkan soal alokasi anggaran pendidikan yang sudah tidak lagi berfokus pada infrastruktur.
Pengesampingan anggaran infrastruktur, dalam benaknya, akan dialokasikan untuk biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) yang melingkupi biaya buku.
Baca juga: Stadion mini Ciputat direvitalisasi, Persitangsel bakal absen latihan
"Anggaran BOSDA-nya kemana. Saya berpikir, kan kita konstruksi fisik untuk pendidikan, tahun depan kan relatif tidak banyak lagi, sementara anggaran pendidikan harus tetap mininal 20 persen," ujar Benyamin.
Ia mengaku, tidak habis pikir, karena anggaran sudah ada untuk operasional sekolah, namun murid masih dibebankan biaya buku.
"Nah kalau bangun konstruksi fisik tidak, harusnya ke BOSDA, kalau BOSDA-nya kemudian seperti itu harus selektif kita," ujarnya.
"Maunya sih untuk nambain BOSDA kan, tidak mungkin dibalikin lagi ke urusan yang lain anggaran," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan adanya dugaan jual-beli buku LKS di SDN Bambu Apus 01, yang dikeluhkan wali murid karena diharuskan membeli buku tersebut dengan kisaran harga Rp190 ribu.
Baca juga: Kuota pembuatan KIA Ciputat Timur ditambah, karena warga protes
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019