Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mengatakan, angka kemiskinan provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu mencapai 7,59 persen.
"Berdasarkan data BPS Sulut, pada 2015 kemiskinan menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan kepemimpinan Gubernur Olly, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada September 2018," kata Silangen pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Miskin di Minahasa Utara, Kamis.
Angka kemiskinan yang menyentuh 7,59 persen itu, oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) disebut terendah di Pulau Sulawesi.
Silangen optimistis capaian positif ini dapat terus ditingkatkan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/lota serta pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Penanggulangan Kemiskinan Masih Prioritas Pembangunan Banten
Sinergitas ini harus ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.
"Kami berharap perangkat daerah terkait di kabupaten/kota dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat," ujarnya.
Dari keakurasian data tersebut, Silangen optimistis akan melahirkan kebijakan yang efektif.
Silangen juga mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanise sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Dinas Sosial Rinny Tamuntuan menerangkan hasil yang diharapkan dari rakor pemuktahiran data PMKS tersebut adalah diperolehnya keakurasian data.
"Rekomendasi ini sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan secara berjenjang," ujarnya.
Selain itu, diperolehnya basis data terpadu sosial "by name by adress" yang dapat dijadikan basis data terpadu dalam rangka intervensi program.
Baca juga: Sachrudin: Program Jabat Sehat Atasi Kemiskinan Di Kota Tangerang
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Berdasarkan data BPS Sulut, pada 2015 kemiskinan menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan kepemimpinan Gubernur Olly, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada September 2018," kata Silangen pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Miskin di Minahasa Utara, Kamis.
Angka kemiskinan yang menyentuh 7,59 persen itu, oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) disebut terendah di Pulau Sulawesi.
Silangen optimistis capaian positif ini dapat terus ditingkatkan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/lota serta pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Penanggulangan Kemiskinan Masih Prioritas Pembangunan Banten
Sinergitas ini harus ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.
"Kami berharap perangkat daerah terkait di kabupaten/kota dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat," ujarnya.
Dari keakurasian data tersebut, Silangen optimistis akan melahirkan kebijakan yang efektif.
Silangen juga mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanise sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Dinas Sosial Rinny Tamuntuan menerangkan hasil yang diharapkan dari rakor pemuktahiran data PMKS tersebut adalah diperolehnya keakurasian data.
"Rekomendasi ini sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan secara berjenjang," ujarnya.
Selain itu, diperolehnya basis data terpadu sosial "by name by adress" yang dapat dijadikan basis data terpadu dalam rangka intervensi program.
Baca juga: Sachrudin: Program Jabat Sehat Atasi Kemiskinan Di Kota Tangerang
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019