Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengingatkan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofi negara telah terbukti mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai tantangan dan gejolak.
"Karena itu, bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni," kata Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa.
Menurut Ahmad Basarah, Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional, berdasarkan Keppres Nomor 24 tahun 2016. "Keputusan Presiden Jokowi ini memiliki dasar pijakan historis dan yuridis yang jelas," katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, dasar historis dan yuridis Harlah Pancasila, antara lain, pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda tunggal khusus membahas tentang apa dasar negara Indonesia jika merdeka kelak.
Menurut dia, Bung Karno sebagai anggota BPUPK untuk pertama kalinya di depan sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang lima prinsip atau dasar bagi Indonesia merdeka, yang disebut Pancasila.
Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tersebut, ujar Basarah, telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang BPUPK.
Basarah pada kesempatan tersebut, memuji langkah berani Presiden Joko Widodo yang melalui Keppres menetapkan menetapkan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan Harlah Pancasila dengan agenda dialog "Masa Depan Pancasila: Prospek dan Ancaman" di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin (27/5).
Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan dari organisasi keagamaan antara lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Persatuan Gereja-geraja Indonesia (PGI), Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin).
Hadir juga perwakilan lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasiswaan antara lain, The Wahid Foundation, Ma'arif Institute, International Conference on Religious and Peace (ICRP), Vox Populi Institute, Komunitas Bela Indonesia, Setara Institute, Para Syndicate Institute, The Mega Institute, DPP TMP (Taruna Merah Putih), DPN REPDEM (Relawan Perjuangan untuk Demokrasi), DPP BAMUSI (Baitul Muslimin Indonesia), dan DPP BMI (Banteng Muda Indonesia).
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Karena itu, bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni," kata Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa.
Menurut Ahmad Basarah, Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional, berdasarkan Keppres Nomor 24 tahun 2016. "Keputusan Presiden Jokowi ini memiliki dasar pijakan historis dan yuridis yang jelas," katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, dasar historis dan yuridis Harlah Pancasila, antara lain, pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda tunggal khusus membahas tentang apa dasar negara Indonesia jika merdeka kelak.
Menurut dia, Bung Karno sebagai anggota BPUPK untuk pertama kalinya di depan sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang lima prinsip atau dasar bagi Indonesia merdeka, yang disebut Pancasila.
Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tersebut, ujar Basarah, telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang BPUPK.
Basarah pada kesempatan tersebut, memuji langkah berani Presiden Joko Widodo yang melalui Keppres menetapkan menetapkan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan Harlah Pancasila dengan agenda dialog "Masa Depan Pancasila: Prospek dan Ancaman" di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin (27/5).
Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan dari organisasi keagamaan antara lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Persatuan Gereja-geraja Indonesia (PGI), Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin).
Hadir juga perwakilan lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasiswaan antara lain, The Wahid Foundation, Ma'arif Institute, International Conference on Religious and Peace (ICRP), Vox Populi Institute, Komunitas Bela Indonesia, Setara Institute, Para Syndicate Institute, The Mega Institute, DPP TMP (Taruna Merah Putih), DPN REPDEM (Relawan Perjuangan untuk Demokrasi), DPP BAMUSI (Baitul Muslimin Indonesia), dan DPP BMI (Banteng Muda Indonesia).
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019