Tangerang Selatan (Antara News Banten) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, Moch. Romlie mengusulkan agar Warung Tegal (Warteg) juga dikenakan pajak sepertihalnya dengan rumah makan lainnya.
"Banyak usulan yang disampaikan saat reses dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk membangun Tangsel. Untuk itu diperlukan tambahan PAD diantaranya dari Warteg dan rumah makan tradisional," kata Romlie di Tangsel, Senin.
Romlie mengatakan pengenaan pajak untuk Warteg dan rumah makan tradisional ada kemungkinan baru diberlakukan pada periode APBD mendatang.
Menurut dia, saat ini masih dilakukan pengkajian untuk teknis pelaksanaannya apakah dimungkinkan atau tidak.
Sementara menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dadang Sofyan mengatakan usulan yang diberikan oleh DPRD dimungkinkan untuk dilaksanakan, namun Pemkot harus mengkaji terlebih dahulu seperti apa teknis yang harus dikerjakan.
"Misalnya kita kenakan Perda 07 tahun 2017. Tentang tempat usaha yang berpenghasilan lebih dari Rp15 juta dalam sebulan. Itu bisa juga. Tapi bisa juga dengan ketentuan lain," ujar Dadang.
Menurut dia perlu survei lapangan untuk Bapenda dalam menetapkan pajak untuk Warteg ini. Bagaimanapun masyarakat atau pelaku usaha yang ada, harus diedukasi terlebih dahulu.
"Sementara ini menjadi catatan kami dulu. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Kalau bagus akan dilanjutkan, kalau ada hambatan akan dilakukan penyesuaian. Bagaimanapun kami akan masukan ke dalam agenda pembahasan," ujarnya.
Baca juga: PAD Tangsel Melebihi Target
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Banyak usulan yang disampaikan saat reses dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk membangun Tangsel. Untuk itu diperlukan tambahan PAD diantaranya dari Warteg dan rumah makan tradisional," kata Romlie di Tangsel, Senin.
Romlie mengatakan pengenaan pajak untuk Warteg dan rumah makan tradisional ada kemungkinan baru diberlakukan pada periode APBD mendatang.
Menurut dia, saat ini masih dilakukan pengkajian untuk teknis pelaksanaannya apakah dimungkinkan atau tidak.
Sementara menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dadang Sofyan mengatakan usulan yang diberikan oleh DPRD dimungkinkan untuk dilaksanakan, namun Pemkot harus mengkaji terlebih dahulu seperti apa teknis yang harus dikerjakan.
"Misalnya kita kenakan Perda 07 tahun 2017. Tentang tempat usaha yang berpenghasilan lebih dari Rp15 juta dalam sebulan. Itu bisa juga. Tapi bisa juga dengan ketentuan lain," ujar Dadang.
Menurut dia perlu survei lapangan untuk Bapenda dalam menetapkan pajak untuk Warteg ini. Bagaimanapun masyarakat atau pelaku usaha yang ada, harus diedukasi terlebih dahulu.
"Sementara ini menjadi catatan kami dulu. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Kalau bagus akan dilanjutkan, kalau ada hambatan akan dilakukan penyesuaian. Bagaimanapun kami akan masukan ke dalam agenda pembahasan," ujarnya.
Baca juga: PAD Tangsel Melebihi Target
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018