PBNU apresiasi Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

 

"Kami mendukung Jokowi mulai bekerja di IKN," kata Ketua PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi KH Muhammad Faesal saat dikonfirmasi pada Kegiatan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kabupaten Lebak ke X di Ponpes Albayan Rangkasbitung, Lebak, Selasa.

 

Ia mengatakan PBNU selalu berkiblat kepada semua aturan dan ketentuan-ketentuan di NKRI, termasuk Undang-Undang IKN. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kata dia, PBNU berkewajiban mendukung IKN. Apalagi Presiden Jokowi mulai berkantor di sana dalam proses menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi rapat perdana di IKN bersama OIKN dan Forkopimda

 

Menurutnya, kehadiran IKN itu sangat menjanjikan sebagai pusat pemerintahan, apalagi peringatan Hari Kemerdekaan RI pada Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN.

 

"Saya kira ini permulaan awal yang baik bahwa membangun itu tidak seperti membalikkan tangan dan IKN itu harus melalui proses," kata Faesal.

 

Menurut dia, pemerintah yang baru harus dapat melanjutkan dengan terobosan-terobosan di IKN, seperti yang sudah dilakukan pemerintah sekarang.

Baca juga: Jokowi sebut air dan listrik di Istana Presiden IKN tak ada masalah

 

PBNU, kata dia, menilai IKN itu harus berlanjut sesuai harapan masyarakat, agar pembangunan infrastruktur tidak Jawa sentris tetapi harus Indonesia sentris.

 

"Kita mendukung sepenuhnya IKN menjadi pusat pemerintahan," ucapnya.
 

Lebih jauh Faesal mengatakan pada kepengurusan baru PCNU Kabupaten Lebak nanti harus mandiri dengan menjalankan empat pelayanan yang wajib dilakukan sesuai amanat Muktamar NU ke 34 di Provinsi Lampung pada 2021, yaitu antara lain memiliki kantor Kantor Sekretariat PCNU dan memiliki sertifikat tanah dan pembangunan, serta mematuhi aturan-aturan, dan memiliki lembaga usaha atau koperasi.

 

"Jika jamaah NU sejahtera dengan mandiri dan mengelola usaha, dipastikan tidak minta-minta mengajukan proposal," katanya.

Baca juga: Istana Garuda, nama Istana Presiden di IKN