Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono memprioritaskan tiga program sektor pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang pada tahun 2025.
Adapun dari ketiga program prioritas pada RKPD itu, diantaranya seperti bidang pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan dengan mengacu pada tematik reformasi birokrasi.
"Saya berharap program pembangunan nanti merupakan pembangunan berdampak bagi masyarakat. Ada peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja sebagaimana arahan presiden beberapa waktu yang lalu," ucap Andi dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Tangerang, Rabu.
Baca juga: Tangerang ditargetkan jadi daerah layak anak pada 2030
Pada kesempatan tersebut, Andi berharap program pembangunan tahun 2025 merupakan program pembangunan yang bisa berdampak dan ada peningkatan akuntabilitas serta transparansi belanja.
"Sesuai arahan beliau (presiden) diharapkan bahwa orientasi belanja itu berorientasi kepada hasil yang terdampak sehingga pengambilan kebijakan harus sejalan dengan tema reformasi birokrasi tematik berdampak," tandasnya.
Menurutnya, dukungan, sinergitas dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan stakeholder sangat diperlukan dalam penyusunan program pembangunan yang berkelanjutan. Perumusan program pembangunan juga harus saling mendukung dan menunjang program pembangunan di tingkat nasional.
"Dukungan, kolaborasi dan sinergitas dari seluruh perangkat daerah, elemen masyarakat dan stakehokder lainnya sangat diperlukan. Perumusan program RKPD ini harus saling mendukung dan menunjang keberlanjutan program yang ada di tingkat nasional," tutur dia.
Baca juga: Satpol PP temukan tempat hiburan malam langgar aturan operasional
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 ini masih dalam tahapan transisi sejak berakhirnya masa jabatan bupati terdahulu pada 2023.
"Jadi RPD ini periodenya 2 tahun, 2025 sampai 2026. Tahun 2024 sudah, pada saat zaman Pak Zaki. Khusus 2025 sampai 2026 Pj bupati yang bertanggung jawab sampai ada bupati definitif," jelas Maesyal Rasyid
Ia juga berharap melalui Musrenbang RKPD tersebut, pembentukan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 segera terwujud, sesuai dengan RKP nasional dan RKPD Provinsi Banten.
"Melalui kegiatan ini diharapkan pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam perencanaan RKPD 2025 ini dapat segera terwujud dan harus mengacu pada dokumen RKP nasional dan RKPD Provinsi Banten," kata dia.
Baca juga: Dishub Tangerang verifikasi 1.430 calon pemudik gratis 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Adapun dari ketiga program prioritas pada RKPD itu, diantaranya seperti bidang pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan dengan mengacu pada tematik reformasi birokrasi.
"Saya berharap program pembangunan nanti merupakan pembangunan berdampak bagi masyarakat. Ada peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja sebagaimana arahan presiden beberapa waktu yang lalu," ucap Andi dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Tangerang, Rabu.
Baca juga: Tangerang ditargetkan jadi daerah layak anak pada 2030
Pada kesempatan tersebut, Andi berharap program pembangunan tahun 2025 merupakan program pembangunan yang bisa berdampak dan ada peningkatan akuntabilitas serta transparansi belanja.
"Sesuai arahan beliau (presiden) diharapkan bahwa orientasi belanja itu berorientasi kepada hasil yang terdampak sehingga pengambilan kebijakan harus sejalan dengan tema reformasi birokrasi tematik berdampak," tandasnya.
Menurutnya, dukungan, sinergitas dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan stakeholder sangat diperlukan dalam penyusunan program pembangunan yang berkelanjutan. Perumusan program pembangunan juga harus saling mendukung dan menunjang program pembangunan di tingkat nasional.
"Dukungan, kolaborasi dan sinergitas dari seluruh perangkat daerah, elemen masyarakat dan stakehokder lainnya sangat diperlukan. Perumusan program RKPD ini harus saling mendukung dan menunjang keberlanjutan program yang ada di tingkat nasional," tutur dia.
Baca juga: Satpol PP temukan tempat hiburan malam langgar aturan operasional
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 ini masih dalam tahapan transisi sejak berakhirnya masa jabatan bupati terdahulu pada 2023.
"Jadi RPD ini periodenya 2 tahun, 2025 sampai 2026. Tahun 2024 sudah, pada saat zaman Pak Zaki. Khusus 2025 sampai 2026 Pj bupati yang bertanggung jawab sampai ada bupati definitif," jelas Maesyal Rasyid
Ia juga berharap melalui Musrenbang RKPD tersebut, pembentukan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 segera terwujud, sesuai dengan RKP nasional dan RKPD Provinsi Banten.
"Melalui kegiatan ini diharapkan pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam perencanaan RKPD 2025 ini dapat segera terwujud dan harus mengacu pada dokumen RKP nasional dan RKPD Provinsi Banten," kata dia.
Baca juga: Dishub Tangerang verifikasi 1.430 calon pemudik gratis 2024
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024