Penggiat pemilu Dian Permata menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bagi penyelenggara pemilu bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia.
Dian Permata, di Serang, Banten, Sabtu, mengatakan, dirinya tidak kaget ketika ada penyelenggara Pemilu yang terkena OTT, karena sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi penyelenggara pemilu yang terjaring OTT.
Baru-baru ini publik digegerkan atas pemberitaan komisioner Bawaslu Kota Medan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus pemerasan terhadap calon anggota legislatif (caleg).
"Saya sih udah enggak kaget karena dari datanya memang sudah banyak penyelenggara Pemilu yang terkena OTT," kata Dian.
Baca juga: Jelang pemilu, Disdukcapil Tangerang gencarkan perekeman e-ktp pelajar
Menurut Dian, penyelenggara Pemilu yang paling fenomenal terkena OTT adalah Wahyu Setiawan (Komisioner KPU 2017-2022) yang terkena OTT atas suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Dikatakan Dian, ini bukanlah pukulan telak bagi Bawaslu karena Bawaslu tidak belajar dari kasus yang pernah menimpa KPU saat Wahyu Setiawan terkena OTT.
"Dari kasus wahyu setiawan Bawaslu tidak belajar, lantas bagaimana sekarang? Mau tidak mau Bawaslu sudah melakukan MoU dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Kalau demikian masuk saja PPATK ke Bawaslu untuk misalnya meneliti rekening-rekening komisioner Bawaslu," ungkapnya.
Baca juga: RSUD Tangerang sediakan layanan konsultasi jiwa bagi caleg gagal
Dia mengatakan, karena sejatinya sifat penyelenggara pemilu haruslah bersifat mandiri dan berintegritas. Ia juga mengatakan, hal yang sama juga bisa terjadi di kota-kota lain karena suap menyuap tergantung dari pribadi masing-masing.
"Sangat mungkin karena tergantung orangnya. Kekuasaan itu kan godaan terakhirnya suap, tinggal seberapa hebat dan seberapa kuat daya tahan dari godaan-godaan itu," jelasnya.
Kalau ditarik benang putus-putusnya, kata Dian, bisa saja ada kaitannya dengan proses rekrutmen. Karena misalnya pada saat rekrutmen terjadi hanky panky, suap menyuap saat proses seleksi. Tetapi tidak pernah ditemukan alat bukti pada saat seleksi tersebut.
"Bisa saja suap menyuap cuma kita tidak memiliki alat bukti," imbuhnya.
Dian menambahkan, saat ini proses rekrutmen juga belum bisa dikatakan sudah baik. Karena masih banyak suara-suara miring tentang komisioner penyelenggara pemilu terpilih yang kerap kali dituduh sebagai simpatisan partai.
Baca juga: Pemkab Serang targetkan partisipasi pemilih tembus 90 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Dian Permata, di Serang, Banten, Sabtu, mengatakan, dirinya tidak kaget ketika ada penyelenggara Pemilu yang terkena OTT, karena sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi penyelenggara pemilu yang terjaring OTT.
Baru-baru ini publik digegerkan atas pemberitaan komisioner Bawaslu Kota Medan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus pemerasan terhadap calon anggota legislatif (caleg).
"Saya sih udah enggak kaget karena dari datanya memang sudah banyak penyelenggara Pemilu yang terkena OTT," kata Dian.
Baca juga: Jelang pemilu, Disdukcapil Tangerang gencarkan perekeman e-ktp pelajar
Menurut Dian, penyelenggara Pemilu yang paling fenomenal terkena OTT adalah Wahyu Setiawan (Komisioner KPU 2017-2022) yang terkena OTT atas suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Dikatakan Dian, ini bukanlah pukulan telak bagi Bawaslu karena Bawaslu tidak belajar dari kasus yang pernah menimpa KPU saat Wahyu Setiawan terkena OTT.
"Dari kasus wahyu setiawan Bawaslu tidak belajar, lantas bagaimana sekarang? Mau tidak mau Bawaslu sudah melakukan MoU dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Kalau demikian masuk saja PPATK ke Bawaslu untuk misalnya meneliti rekening-rekening komisioner Bawaslu," ungkapnya.
Baca juga: RSUD Tangerang sediakan layanan konsultasi jiwa bagi caleg gagal
Dia mengatakan, karena sejatinya sifat penyelenggara pemilu haruslah bersifat mandiri dan berintegritas. Ia juga mengatakan, hal yang sama juga bisa terjadi di kota-kota lain karena suap menyuap tergantung dari pribadi masing-masing.
"Sangat mungkin karena tergantung orangnya. Kekuasaan itu kan godaan terakhirnya suap, tinggal seberapa hebat dan seberapa kuat daya tahan dari godaan-godaan itu," jelasnya.
Kalau ditarik benang putus-putusnya, kata Dian, bisa saja ada kaitannya dengan proses rekrutmen. Karena misalnya pada saat rekrutmen terjadi hanky panky, suap menyuap saat proses seleksi. Tetapi tidak pernah ditemukan alat bukti pada saat seleksi tersebut.
"Bisa saja suap menyuap cuma kita tidak memiliki alat bukti," imbuhnya.
Dian menambahkan, saat ini proses rekrutmen juga belum bisa dikatakan sudah baik. Karena masih banyak suara-suara miring tentang komisioner penyelenggara pemilu terpilih yang kerap kali dituduh sebagai simpatisan partai.
Baca juga: Pemkab Serang targetkan partisipasi pemilih tembus 90 persen
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023