Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar mengaku banyak menerima keluhan atau aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) berkaitan dengan layanan dasar.
"Seperti biasa kami banyak menerima berbagai aspirasi atau aduan masyarakat di dapil berkaitan dengan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lingkungan," kata M Nizar usai melakukan reses di daerah pemilihan di Kota Tangerang, Selasa.
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut diantaranya berkaitan dengan infrastruktur lingkungan yang belum memadai, layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan serta akses dan sarana pendidikan yang juga masih butuh perhatian pemerintah.
Namun demikian, kata dia, aspirasi yang disampaikan oleh konstituen tersebut, sebagian besar merupakan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Masyarakat mungkin belum paham terkait mana yang jadi kewenangan provinsi dan mana yang jadi kewenangan daerah. Mereka beranggapan mungkin sama aja," kata politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: DPRD Banten tekankan serapan APBD 2023 di atas 95 persen
Meskipun jadi kewenangan pemerintah daerah, kata dia, ia selaku anggota DPRD Provinsi Banten tetap menerima masukan dan aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui anggota DPRD.
"Kalau layanan dasar itu kewenangan provinsi seperti sekolah SMA/SMK atau kerusakan jalan provinsi, tentu kami akan sampaikan kepada OPD terkait dan Pj Gubernur," kata M Nizar.
Sebab, lanjut dia, sejumlah program di dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Banten seperti Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), juga banyak program yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat seperti jalan lingkungan, perbaikan kawasan kumuh serta infrastruktur pendukung lainnya.
"Usai reses pekan depan, kami langsung melakukan pembahasan serapan APBD 2023 dan RAPBD 2024," kata Nizar.
Ia juga meminta kepada Pemprov Banten untuk terus melakukan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan Pemprov Banten bukan hanya sekedar capaian angka-angka, akan tetapi bisa lebih real menyentuh kebutuhan masyarakat. (ADV)
Baca juga: Anggota DPRD Banten dorong Pemprov Banten bantu Palestina
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Seperti biasa kami banyak menerima berbagai aspirasi atau aduan masyarakat di dapil berkaitan dengan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lingkungan," kata M Nizar usai melakukan reses di daerah pemilihan di Kota Tangerang, Selasa.
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut diantaranya berkaitan dengan infrastruktur lingkungan yang belum memadai, layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan serta akses dan sarana pendidikan yang juga masih butuh perhatian pemerintah.
Namun demikian, kata dia, aspirasi yang disampaikan oleh konstituen tersebut, sebagian besar merupakan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Masyarakat mungkin belum paham terkait mana yang jadi kewenangan provinsi dan mana yang jadi kewenangan daerah. Mereka beranggapan mungkin sama aja," kata politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: DPRD Banten tekankan serapan APBD 2023 di atas 95 persen
Meskipun jadi kewenangan pemerintah daerah, kata dia, ia selaku anggota DPRD Provinsi Banten tetap menerima masukan dan aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui anggota DPRD.
"Kalau layanan dasar itu kewenangan provinsi seperti sekolah SMA/SMK atau kerusakan jalan provinsi, tentu kami akan sampaikan kepada OPD terkait dan Pj Gubernur," kata M Nizar.
Sebab, lanjut dia, sejumlah program di dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Banten seperti Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), juga banyak program yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat seperti jalan lingkungan, perbaikan kawasan kumuh serta infrastruktur pendukung lainnya.
"Usai reses pekan depan, kami langsung melakukan pembahasan serapan APBD 2023 dan RAPBD 2024," kata Nizar.
Ia juga meminta kepada Pemprov Banten untuk terus melakukan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan Pemprov Banten bukan hanya sekedar capaian angka-angka, akan tetapi bisa lebih real menyentuh kebutuhan masyarakat. (ADV)
Baca juga: Anggota DPRD Banten dorong Pemprov Banten bantu Palestina
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023