Komisi I DPRD Banten menerima aspirasi dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Provinsi Banten terkait penerimaan pegawai P3K dan CPNS untuk guru PAI.
"Tentu aspirasi mereka akan kita sampaikan ke Pj Gubernur Banten dan ke pusat melalui Pj gubernur," kata Ketua Komisi I DPRD Banten, A Jazuli Abdillah di Serang, Rabu.
Jazuli mengatakan, pihaknya menerima pengaduan dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) yang memperjuangkan nasibnya terkait dengan kuota formasi ASN P3K yang tidak ada pada tahun 2023.
Jazuli mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan para guru honorer dari asosiasi guru PAI di Banten tersebut, berkaitan dengan penerimaan atau kuota CPNS dan P3K yang sama sekali tidak ada formasi pada penerimaan Tahun 2023 khusus untuk guru PAI.
"Kemarin dari kuota 500 tenaga guru yang dibutuhkan untuk CPNS itu, tidak ada formasi guru PAI. Kebanyakan umum dan bidang kesehatan," kata politisi Partai Demokrat ini.
Baca juga: DPRD Provinsi Banten tekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi bagi pemilih
Ia berharap, kata Jazuli, ke depan ketika ada formasi CPNS dan P3K guru, untuk formasi guru PAI diberikan kuota atau kesempatan berapapun jumlahnya.
"Pengakuan mereka jumlah guru honorer PAI yang tergabung dalam asosiasi itu sekitar 840an guru," katanya
Untuk itu, Jazuli meminta kepada Pj Gubernur Banten agar mengakomodir aspirasi para guru PAI tersebut dan juga menyampaikan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, kata Jazuli, mereka juga menyampaikan aspirasi terkait pelatihan profesi guru (PPG) yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, selama ini para guru PAI berada pada naungan Kementerian Agama, sedangkan PPG dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan.
"Intinya mereka berharap mendapatkan sertifikasi guru, tapi kan selama ini tidak terakomodir karena PPG itu adanya di Dinas Pendidikan. Nah, sementara mereka di bawah naungan Kemenag," pungkas Jazuli (Adv).
Baca juga: DPRD Banten minta pemprov tingkatkan sarana pendukung investasi
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Tentu aspirasi mereka akan kita sampaikan ke Pj Gubernur Banten dan ke pusat melalui Pj gubernur," kata Ketua Komisi I DPRD Banten, A Jazuli Abdillah di Serang, Rabu.
Jazuli mengatakan, pihaknya menerima pengaduan dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) yang memperjuangkan nasibnya terkait dengan kuota formasi ASN P3K yang tidak ada pada tahun 2023.
Jazuli mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan para guru honorer dari asosiasi guru PAI di Banten tersebut, berkaitan dengan penerimaan atau kuota CPNS dan P3K yang sama sekali tidak ada formasi pada penerimaan Tahun 2023 khusus untuk guru PAI.
"Kemarin dari kuota 500 tenaga guru yang dibutuhkan untuk CPNS itu, tidak ada formasi guru PAI. Kebanyakan umum dan bidang kesehatan," kata politisi Partai Demokrat ini.
Baca juga: DPRD Provinsi Banten tekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi bagi pemilih
Ia berharap, kata Jazuli, ke depan ketika ada formasi CPNS dan P3K guru, untuk formasi guru PAI diberikan kuota atau kesempatan berapapun jumlahnya.
"Pengakuan mereka jumlah guru honorer PAI yang tergabung dalam asosiasi itu sekitar 840an guru," katanya
Untuk itu, Jazuli meminta kepada Pj Gubernur Banten agar mengakomodir aspirasi para guru PAI tersebut dan juga menyampaikan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, kata Jazuli, mereka juga menyampaikan aspirasi terkait pelatihan profesi guru (PPG) yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, selama ini para guru PAI berada pada naungan Kementerian Agama, sedangkan PPG dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan.
"Intinya mereka berharap mendapatkan sertifikasi guru, tapi kan selama ini tidak terakomodir karena PPG itu adanya di Dinas Pendidikan. Nah, sementara mereka di bawah naungan Kemenag," pungkas Jazuli (Adv).
Baca juga: DPRD Banten minta pemprov tingkatkan sarana pendukung investasi
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023