Pandeglang dan Cilegon tertinggi dalam kerawanan Netralitas ASN di Banten

 

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Banten Ajat Munajat, di Serang, Banten, Rabu, mengatakan, indeks kerawanan pemilu (IKP) yang telah dirilis oleh Bawaslu RI disusun berdasarkan kejadian di Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak atau Pilkada. Hal itu sebagai manajemen elektoral agar kejadian Pemilu 2019 tidak terulang kembali pada Pemilu 2024.

"Acuannya adalah berbagai macam pelanggaran yang ada di provinsi dan kabupaten dan Kota. IKP sebetulnya sebagai elektoral manajemen dalam pelaksanaan pemilu," kata Ajat.

Baca juga: Bawaslu Kota Serang tertibkan APK yang terpasang di billboard

Ajat mengungkapkan, dalam hal netralitas ASN secara nasional, Provinsi Banten menempati posisi pertama dengan skor 22,98. Sedangkan pada urutan pertama ditempati oleh Provinsi Maluku Utara dengan skor 100 dan posisi kedua ditempati oleh Sulawesi Utara dengan skor 55,87.

"Banten ini menempati posisi ketiga secara nasional  netralitas ASN," jelasnya.

Dikatakan Ajat, berdasarkan kabupaten/kota di Banten, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon menjadi daerah paling rawan dengan skor yang sama yaitu 12,97. Pelanggaran yang terjadi paling banyak terjadi dalam kontestasi Pilkada.

Adapun bentuknya, ungkap Ajat, yaitu dengan mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka, penggunaan fasilitas negara, dukungan dalam bentuk grup WhatsApp, serta terlibat aktif maupun pasif dalam kampanye.

"Motifnya yaitu untuk mempertahankan jabatan, dukungan primordial, dukungan kekeluargaan, suku dan lain-lain," ungkapnya.

Baca juga: Komisi Informasi kunjungi Bawaslu Banten terkait keterbukaan informasi publik

Ajat juga mengungkap faktor-faktor yang membuat ASN melakukan pelanggaran diantaranya untuk mempertahankan jabatan, ketidakpahaman regulasi, ataupun tekanan dari atasan.

"Korbannya adalah kebanyakan staf ASN di lingkungan pemerintahan," tambahnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ajat akan terus meningkatkan peran pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu partisipatif utamanya dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu,

Ajat menambahkan, hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa dalam pencegahan merupakan tanggung jawab bersama seluruh kepentingan. Selain itu pihaknya juga terus melakukan optimalisasi media sebagai alat edukasi, sumber berita benar ataupun positif.

Baca juga: Ketua MK: tak ada lobi dalam putusan usia capres-cawapres