Pemprov Banten Benahi Penatausahaan Keuangan Desa

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa membenahi penatausahaan dan pelaporan keuangan desa melalui bimbingan teknis kepala urusan  keuangan desa se-provinsi ini.

Bimbingan teknis aparatur dan kepala urusan keuangan desa se-Provinsi Banten tersebut diikuti 1.238 aparatur desa yang dibuka Gubernur Banten Rano Karno di Tangerang, Selasa.

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tersebut sejalan dengan arahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar daerah mengawasi pelaporan dan pelaksanaan dana desa serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut.

"Saya berharap berharap bintek ini jangan disia-siakan, manfaatkan dengan baik kesempatan. Bantuan desa ini akan terus meningkat, namun tentunya akan dilihat dengan pertanggungjawabannya, jika pertanggungjawaban baik maka bantuan itu akan bertambah," kata Rano Karno saat membuka kegiatan tersebut.

Ia mengatakan ujung tombak pembangunan di daerah saat ini ada di desa-desa. Desa adalah bagian lingkup pemerintah kecil yang punya kekuatan besar.

Ia mengatakan, dengan adanya bimtek tersebut merupakan momen terpenting bagi desa, untuk melakukan pembenahan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Rano juga meyakini Banten ke depan bisa bangkit dan lebih baik lagi, apalagi saat ini Banten menjadi binaan khusus oleh KPK terkait pemberantasan korupsi.

"Saya yakin Banten bisa bangkit dan menjadi provinsi yang unggul, maju dan punya sumber daya manusia (SDM) yang bagus," katanya.

Gubernur Banten Rano Karno juga menyarankan agar desa memiliki aplikasi khusus sistem keuangan desa yang sduah disiapkan BPK dan KPK.

"Tadi KPK menawarkan aplikasi sisitem keuangan desa yang bisa diterapkan di desa-desa. Dengan aplikasi itu, pengelolaan keuangan desa lebih transparan," kata Rano.

Kepala BPPMD Banten Sigit Switarto mengatakan, bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tahun 2016 bagi aparatur desa se-Banten, diikuti oleh 1.238 orang. Sebelumnya BPPMD Banten juga memberikan bimbingan teknis bagi sekretaris desa dan para kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

"Materi yang diberikan yakni administrasi dan tatakelola keuangan desa. Narasumber utama dari Kementerian Dalam Negeri," kata Sigit.