Pemerintah Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penanganan stunting bersama pemerintah kabupaten/kota agar berbagai langkah serta program yang dilakukan terintegrasi.
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Banten Virgojanti serta didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) M Mahdani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina, perwakilan dari OPD Provinsi Banten, pemerintah daerah kabupaten/kota serta beberapa stakeholder lainnya di Aula Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.
Baca juga: Pengendalian inflasi, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Pantau Barang dan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rau
Plh Sekda Banten Virgojanti mengungkapkan, Rakor ini dilaksanakan agar berbagai langkah dan program yang dilakukan terintegrasi terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Sehingga menurutnya, jika semuanya sudah terintegrasi dan terpadu, maka percepatan upaya penanganan itu bisa dilakukan lebih cepat.
“ini merupakan program komitmen bersama dari mulai pemerintah pusat hingga tingkat Desa, apalagi ini sudah menjadi program mandatory dimana tahun 2024 pemerintah pusat menargetkan angka stunting sebesar 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen untuk Nasional,” ucapnya.
Virgojanti meminta agar seluruh kabupaten/kota termasuk Provinsi, memfokuskan penanganan stunting pada delapan aksi konvergensi seperti analisa situasi, rencana kegiatan dan rembug stunting.
Selanjutnya, Perbup/Perwal tentang peran Desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran, serta review kinerja tahunan.
Berikutnya, kata dia, Pemprov Banten sudah mulai dari penanganan gizinya yang diberikan kepada anak-anak, 1.000 hari pertama usia kehidupan, asupan gizi ibu hamil sampai edukasi kepada remaja putri pra nikah.
"Selain persoalan gizi, melalui gerakan birokrasi berdampak. Bapak Pj Gubernur Banten juga mendorong seluruh OPD agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kedua hal diatas, seperti program sanitasi bersih yang bisa dilakukan oleh Dinas PUPR atau Dinas Perkim termasuk penunjang jalan lingkungan,” katanya.kl.
Dikatakan Virgojanti, saat ini angka stunting Provinsi Banten sudah menurun di angka 20 persen. Ada Pekerjaan Rumah 6 persen lagi untuk bisa mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sudah mencapai 1,18 persen, tinggal sedikit lagi menuju target Nasional.
“Melalui program yang terintegrasi dan terpadu, saya optimis Provinsi Banten akan mencapai target Nasional, bahkan bisa di bawah Nasional,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Banten Virgojanti serta didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) M Mahdani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina, perwakilan dari OPD Provinsi Banten, pemerintah daerah kabupaten/kota serta beberapa stakeholder lainnya di Aula Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.
Baca juga: Pengendalian inflasi, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Pantau Barang dan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rau
Plh Sekda Banten Virgojanti mengungkapkan, Rakor ini dilaksanakan agar berbagai langkah dan program yang dilakukan terintegrasi terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Sehingga menurutnya, jika semuanya sudah terintegrasi dan terpadu, maka percepatan upaya penanganan itu bisa dilakukan lebih cepat.
“ini merupakan program komitmen bersama dari mulai pemerintah pusat hingga tingkat Desa, apalagi ini sudah menjadi program mandatory dimana tahun 2024 pemerintah pusat menargetkan angka stunting sebesar 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen untuk Nasional,” ucapnya.
Virgojanti meminta agar seluruh kabupaten/kota termasuk Provinsi, memfokuskan penanganan stunting pada delapan aksi konvergensi seperti analisa situasi, rencana kegiatan dan rembug stunting.
Selanjutnya, Perbup/Perwal tentang peran Desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran, serta review kinerja tahunan.
Berikutnya, kata dia, Pemprov Banten sudah mulai dari penanganan gizinya yang diberikan kepada anak-anak, 1.000 hari pertama usia kehidupan, asupan gizi ibu hamil sampai edukasi kepada remaja putri pra nikah.
"Selain persoalan gizi, melalui gerakan birokrasi berdampak. Bapak Pj Gubernur Banten juga mendorong seluruh OPD agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kedua hal diatas, seperti program sanitasi bersih yang bisa dilakukan oleh Dinas PUPR atau Dinas Perkim termasuk penunjang jalan lingkungan,” katanya.kl.
Dikatakan Virgojanti, saat ini angka stunting Provinsi Banten sudah menurun di angka 20 persen. Ada Pekerjaan Rumah 6 persen lagi untuk bisa mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sudah mencapai 1,18 persen, tinggal sedikit lagi menuju target Nasional.
“Melalui program yang terintegrasi dan terpadu, saya optimis Provinsi Banten akan mencapai target Nasional, bahkan bisa di bawah Nasional,” katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023