Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Banten berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) daerah itu dalam upaya memaksimalkan pengelolaan keuangan dengan baik.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten merupakan salah satu upaya memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dari pembangunan dan kemakmuran masyarakat Banten.
Baca juga: Soal Aturan Penyidikan OJK, Ahli Hukum Pidana : Bertentangan UU Polri-KUHAP
“Hari ini kita difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan satu momen akses kinerja keuangan untuk menggulirkan program yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah,”kata Al Muktabar usai membuka kegiatan tersebut di Tangerang, Kamis.
Menurutnya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan implementasi dari program-program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merumuskan hal-hal konkret dalam menggunakan instrumen keuangan bagi kemakmuran masyarakat salah satunya di Provinsi Banten.
“Ini merupakan pemahaman kita dalam rangka pengelolaan keuangan daerah," katanya
Dengan hak pengawasan yang dimiliki oleh OJK, Al Muktabar mengatakan, bahwa upaya peningkatan kapasitas tata kelola keuangan mampu menjaga likuiditas kas daerah yang mampu merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Provinsi Banten.
“Dan saya berharap fasilitasi yang diberikan OJK ini mampu membentuk ekosistem baru yang pada akhirnya kita persembahkan dalam tata kelola keuangan baik dalam proses pendapatannya, belanjanya serta tanggung jawabnya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini merupakan agenda rutin untuk memberikan literasi terhadap program-program pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
"Melalui kegiatan ini, kita memberikan literasi kepada para pemangku kebijakan baik di provinsi, kabupaten/kota untuk mengetahui program apa saja yang akan kita laksanakan," katanya.
Roberto menjelaskan, dengan perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Banten yang terus meningkat serta didukung dengan program-program yang akan dilaksanakan ini, mampu menggandeng para pelaku usaha mikro agar bisa mengatasi persoalan-persoalan dengan mudah.
"Karena semakin banyak pelaku perusahaan mikro yang terakses ke lembaga pembiayaan dan pengelolaan ini, maka persoalan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial bisa teratasi," kata Roberto.
Namun demikian, kata dia, terkait akses terhadap berbagai layanan keuangan (inklusi keuangan) di Provinsi Banten perlu diperkuat dalam hal literasi keuangan yang perlu digaungkan tidak hanya kepada para pelaku UMKM namun juga menyasar kepada para pelajar, masyarakat pedesaan dan para pelaku ekonomi hijau (petani).
“Dalam kegitan ini juga terdapat sasaran prioritas dalam pelaksanaan TPAKD. Jadi di satu sisi kita bertujuan untuk membawa masyarakat agar menggunakan layanan keuangan agar semakin paham dan terhindar dari penyalahgunaan,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten merupakan salah satu upaya memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dari pembangunan dan kemakmuran masyarakat Banten.
Baca juga: Soal Aturan Penyidikan OJK, Ahli Hukum Pidana : Bertentangan UU Polri-KUHAP
“Hari ini kita difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan satu momen akses kinerja keuangan untuk menggulirkan program yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah,”kata Al Muktabar usai membuka kegiatan tersebut di Tangerang, Kamis.
Menurutnya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan implementasi dari program-program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merumuskan hal-hal konkret dalam menggunakan instrumen keuangan bagi kemakmuran masyarakat salah satunya di Provinsi Banten.
“Ini merupakan pemahaman kita dalam rangka pengelolaan keuangan daerah," katanya
Dengan hak pengawasan yang dimiliki oleh OJK, Al Muktabar mengatakan, bahwa upaya peningkatan kapasitas tata kelola keuangan mampu menjaga likuiditas kas daerah yang mampu merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Provinsi Banten.
“Dan saya berharap fasilitasi yang diberikan OJK ini mampu membentuk ekosistem baru yang pada akhirnya kita persembahkan dalam tata kelola keuangan baik dalam proses pendapatannya, belanjanya serta tanggung jawabnya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini merupakan agenda rutin untuk memberikan literasi terhadap program-program pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
"Melalui kegiatan ini, kita memberikan literasi kepada para pemangku kebijakan baik di provinsi, kabupaten/kota untuk mengetahui program apa saja yang akan kita laksanakan," katanya.
Roberto menjelaskan, dengan perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Banten yang terus meningkat serta didukung dengan program-program yang akan dilaksanakan ini, mampu menggandeng para pelaku usaha mikro agar bisa mengatasi persoalan-persoalan dengan mudah.
"Karena semakin banyak pelaku perusahaan mikro yang terakses ke lembaga pembiayaan dan pengelolaan ini, maka persoalan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial bisa teratasi," kata Roberto.
Namun demikian, kata dia, terkait akses terhadap berbagai layanan keuangan (inklusi keuangan) di Provinsi Banten perlu diperkuat dalam hal literasi keuangan yang perlu digaungkan tidak hanya kepada para pelaku UMKM namun juga menyasar kepada para pelajar, masyarakat pedesaan dan para pelaku ekonomi hijau (petani).
“Dalam kegitan ini juga terdapat sasaran prioritas dalam pelaksanaan TPAKD. Jadi di satu sisi kita bertujuan untuk membawa masyarakat agar menggunakan layanan keuangan agar semakin paham dan terhindar dari penyalahgunaan,” katanya.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023