Wali Kota Tangerang, Provinsi Banten, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kota setempat agar menciptakan budaya sadar risiko terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Meningkatnya pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan serta layanan publik ini tentunya turut menghadirkan risiko tersendiri, termasuk bagi Pemkot Tangerang selaku penyelenggara sistem elektronik," kata Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dalam keterangannya di Tangerang Rabu.
Ia menjelaskan saat ini telah memasuki era digital, di mana semua semakin serba cepat dan mudah dengan adanya berbagai perangkat digital, sehingga proses pertukaran data dan informasi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, berkat kemajuan teknologi yang ada.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh OPD dapat melakukan identifikasi risiko SPBE dengan sebaik-baiknya karena penerapan manajemen risiko SPBE menjadi sangat penting sebagai pendukung dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
"Juga bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan menciptakan budaya sadar risiko SPBE bagi ASN," kata dia.
Tak hanya itu saja, dia juga berharap kepada OPD agar dapat menciptakan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan guna mewujudkan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Saya berharap kolaborasi dan koordinasi yang kuat di antara pemangku kepentingan. Tidak hanya unit kerja yang memiliki fungsi pengelolaan teknologi informasi, tetapi juga semua unit kerja yang terkait dengan pemanfaatan layanan SPBE," ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Indri Astuti mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan yang diikuti peserta dari 27 organisasi perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE.
"Diskominfo Tangerang melakukan kegiatan manajemen pengelolaan SPBE karena kegiatan ini penting sekali untuk memitigasi risiko-risiko terkait SPBE," kata Indri.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Meningkatnya pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan serta layanan publik ini tentunya turut menghadirkan risiko tersendiri, termasuk bagi Pemkot Tangerang selaku penyelenggara sistem elektronik," kata Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dalam keterangannya di Tangerang Rabu.
Ia menjelaskan saat ini telah memasuki era digital, di mana semua semakin serba cepat dan mudah dengan adanya berbagai perangkat digital, sehingga proses pertukaran data dan informasi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, berkat kemajuan teknologi yang ada.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh OPD dapat melakukan identifikasi risiko SPBE dengan sebaik-baiknya karena penerapan manajemen risiko SPBE menjadi sangat penting sebagai pendukung dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
"Juga bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan menciptakan budaya sadar risiko SPBE bagi ASN," kata dia.
Tak hanya itu saja, dia juga berharap kepada OPD agar dapat menciptakan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan guna mewujudkan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Saya berharap kolaborasi dan koordinasi yang kuat di antara pemangku kepentingan. Tidak hanya unit kerja yang memiliki fungsi pengelolaan teknologi informasi, tetapi juga semua unit kerja yang terkait dengan pemanfaatan layanan SPBE," ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Indri Astuti mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan yang diikuti peserta dari 27 organisasi perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE.
"Diskominfo Tangerang melakukan kegiatan manajemen pengelolaan SPBE karena kegiatan ini penting sekali untuk memitigasi risiko-risiko terkait SPBE," kata Indri.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023