Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Banten menyebutkan insentif pajak properti akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah itu.
"Sekarang kita sedang mengandalkan sektor properti, dan itu salah satu unsur makro ekonomi daerah Kabupaten Tangerang. Karena ada dampak besar terhadap sub sektor ekonomi lainnya yang tergerak," kata Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang, Dwi Chandra Budiman di Tangerang, Kamis.
Baca juga: Dinkes Kabupaten Tangerang temukan puluhan warga terinfeksi tuberkulosis
Menurut dia, di tengah masifnya pembangunan properti di wilayah Kabupaten Tangerang saat ini menjadi pendorong peningkatan penghasilan pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kendati demikian, pihaknya pun optimis mampu meningkatkan target PAD daerah dari sektor pajak tersebut, meski di tengah ancaman resesi dunia dan inflasi nasional.
"Kabupaten Tangerang terus menjaga siklus investasi agar masyarakat tetap yakin dan percaya bahwa investasi di Kabupaten Tangerang, kondusif," katanya.
Ia menyebutkan, selain berdampak terhadap peningkatan pajak daerah, sektor properti ini juga dapat memberikan multiplier effect (efek berganda) kepada ratusan industri dan ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayahnya itu.
"Contoh efek dari pergerakan sektor properti bisa membantu industri di bidang atap ikut tergerak, kemudian di bidang pasir ikut tergerak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sektor ekonomi ini memiliki multi efek yang bisa ikut menggerakkan sektor lainnya," ujarnya.
Adapun untuk wilayah penopang sektor pajak properti yang ada di wilayahnya itu didukung dengan posisi demografi atas investasi Tangerang Tengah dan Utara seperti hadirnya PIK 2.
"Kabupaten Tangerang terus menjaga siklus investasi agar masyarakat tetap yakin dan percaya bahwa investasi di Kabupaten Tangerang, kondusif. Kemudian untuk pengembangan wilayah itu ada di semua zona termasuk di Tengah ada Citra Raya, selatan, ke utara ujung ada Pantai Indah Kosambi," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk tahun 2023 ini menargetkan penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp560 miliar dan sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp1.2 triliun. Dari proyeksi penerimaan dua sektor pajak daerah itu dianggap sangat realistis mengingat capaian tahun 2022 kemarin yang mampu melampaui target penerimaan.
"Tahun ini untuk PBB target kita mencapai Rp560 miliar, BPHTB mencapai Rp 1.2 triliun. Untuk PBB kita ada di atas 600 ribu wajib pajak, kalau BPHTB itu self assasement. Tahun 2019 realisasi PBB Rp461 miliar, 2022 kemarin Rp480 miliar, BPHTB 2019 Rp800 miliar dan tahun 2022 ini lebih dari Rp1 triliun," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Sekarang kita sedang mengandalkan sektor properti, dan itu salah satu unsur makro ekonomi daerah Kabupaten Tangerang. Karena ada dampak besar terhadap sub sektor ekonomi lainnya yang tergerak," kata Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang, Dwi Chandra Budiman di Tangerang, Kamis.
Baca juga: Dinkes Kabupaten Tangerang temukan puluhan warga terinfeksi tuberkulosis
Menurut dia, di tengah masifnya pembangunan properti di wilayah Kabupaten Tangerang saat ini menjadi pendorong peningkatan penghasilan pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kendati demikian, pihaknya pun optimis mampu meningkatkan target PAD daerah dari sektor pajak tersebut, meski di tengah ancaman resesi dunia dan inflasi nasional.
"Kabupaten Tangerang terus menjaga siklus investasi agar masyarakat tetap yakin dan percaya bahwa investasi di Kabupaten Tangerang, kondusif," katanya.
Ia menyebutkan, selain berdampak terhadap peningkatan pajak daerah, sektor properti ini juga dapat memberikan multiplier effect (efek berganda) kepada ratusan industri dan ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayahnya itu.
"Contoh efek dari pergerakan sektor properti bisa membantu industri di bidang atap ikut tergerak, kemudian di bidang pasir ikut tergerak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sektor ekonomi ini memiliki multi efek yang bisa ikut menggerakkan sektor lainnya," ujarnya.
Adapun untuk wilayah penopang sektor pajak properti yang ada di wilayahnya itu didukung dengan posisi demografi atas investasi Tangerang Tengah dan Utara seperti hadirnya PIK 2.
"Kabupaten Tangerang terus menjaga siklus investasi agar masyarakat tetap yakin dan percaya bahwa investasi di Kabupaten Tangerang, kondusif. Kemudian untuk pengembangan wilayah itu ada di semua zona termasuk di Tengah ada Citra Raya, selatan, ke utara ujung ada Pantai Indah Kosambi," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk tahun 2023 ini menargetkan penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp560 miliar dan sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp1.2 triliun. Dari proyeksi penerimaan dua sektor pajak daerah itu dianggap sangat realistis mengingat capaian tahun 2022 kemarin yang mampu melampaui target penerimaan.
"Tahun ini untuk PBB target kita mencapai Rp560 miliar, BPHTB mencapai Rp 1.2 triliun. Untuk PBB kita ada di atas 600 ribu wajib pajak, kalau BPHTB itu self assasement. Tahun 2019 realisasi PBB Rp461 miliar, 2022 kemarin Rp480 miliar, BPHTB 2019 Rp800 miliar dan tahun 2022 ini lebih dari Rp1 triliun," ucap dia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023