Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan inflasi di daerah itu cukup terkendali dan stok kebutuhan pangan berbasis masyarakat tersedia.
Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Banten, di Serang, Senin, Al Muktabar menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Banten year on year (YoY) berada di posisi 8 terendah nasional di angka 5,34 persen di bawah rata-rata Nasional 5,42 persen.
Baca juga: DIPA APBN 2023 di Provinsi Banten capai Rp28 triliun
“Year on year (YoY) inflasi Provinsi Banten cukup baik, di bawah rata-rata nasional. Beberapa hal yang saat ini menjadi kontribusi inflasi terkait dengan telur, minyak goreng, dan beras sedang kita tindak lanjuti untuk bisa kita lakukan langkah-langkah teknis.” katanya.
Dijelaskan Al Muktabar, dari delapan kabupaten/kota di Banten, inflasi di Kota Serang masih tinggi. Namun pihaknya sudah menemukan pemicunya untuk ditindaklanjuti.
“Sebelumnya pada transportasi sudah kita intervensi. Sekarang telur. Ternyata Kota Serang juga memasok kabupaten/kota sekitar. Jadi transaksinya cukup tinggi,” kata dia.
Ia mengaku saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti dan dikoordinasikan termasuk melibatkan BUMD Agro Bisnis Mandiri (ABM) untuk masalah ini.
"BUMD ABM untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki pasokan telur lebih. Nanti kita kerja samakan bisnis to bisnis,” kata Al Muktabar.
Ia mengatakan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemprov Banten bisa intervensi ongkos angkut untuk menekan harga dengan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk intervensi dalam rangka memberikan subsidi ongkos.
“Dari 9 langkah agenda penanganan inflasi, memang ongkos ini yang belum kita berikan. Karena belum ada transaksi yang mengharuskan kita melakukan intervensi pembiayaan ongkos.,” ungkap Al Muktabar.
Menurutnya, beberapa waktu ke belakang kenaikan harga kebutuhan masih relatif bisa dikendalikan dengan upaya pemerintah menyalurkan berbagai bantuan langsung tunai (BLT), bantuan permodalan yakni usaha ekonomi produktif dan kredit usaha rakyat (KUR).
"Semua kita giatkan itu agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia
Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat agar stok pangan rumah tangga secukupnya saja. Masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah bersatu padu untuk mengamankan pasokan barang kebutuhan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Banten, di Serang, Senin, Al Muktabar menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Banten year on year (YoY) berada di posisi 8 terendah nasional di angka 5,34 persen di bawah rata-rata Nasional 5,42 persen.
Baca juga: DIPA APBN 2023 di Provinsi Banten capai Rp28 triliun
“Year on year (YoY) inflasi Provinsi Banten cukup baik, di bawah rata-rata nasional. Beberapa hal yang saat ini menjadi kontribusi inflasi terkait dengan telur, minyak goreng, dan beras sedang kita tindak lanjuti untuk bisa kita lakukan langkah-langkah teknis.” katanya.
Dijelaskan Al Muktabar, dari delapan kabupaten/kota di Banten, inflasi di Kota Serang masih tinggi. Namun pihaknya sudah menemukan pemicunya untuk ditindaklanjuti.
“Sebelumnya pada transportasi sudah kita intervensi. Sekarang telur. Ternyata Kota Serang juga memasok kabupaten/kota sekitar. Jadi transaksinya cukup tinggi,” kata dia.
Ia mengaku saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti dan dikoordinasikan termasuk melibatkan BUMD Agro Bisnis Mandiri (ABM) untuk masalah ini.
"BUMD ABM untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki pasokan telur lebih. Nanti kita kerja samakan bisnis to bisnis,” kata Al Muktabar.
Ia mengatakan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemprov Banten bisa intervensi ongkos angkut untuk menekan harga dengan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk intervensi dalam rangka memberikan subsidi ongkos.
“Dari 9 langkah agenda penanganan inflasi, memang ongkos ini yang belum kita berikan. Karena belum ada transaksi yang mengharuskan kita melakukan intervensi pembiayaan ongkos.,” ungkap Al Muktabar.
Menurutnya, beberapa waktu ke belakang kenaikan harga kebutuhan masih relatif bisa dikendalikan dengan upaya pemerintah menyalurkan berbagai bantuan langsung tunai (BLT), bantuan permodalan yakni usaha ekonomi produktif dan kredit usaha rakyat (KUR).
"Semua kita giatkan itu agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia
Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat agar stok pangan rumah tangga secukupnya saja. Masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah bersatu padu untuk mengamankan pasokan barang kebutuhan masyarakat.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022