Serang (AntaraBanten) - Pimpinan DPRD Banten menjanjikan percepatan pembahasan berbagai program pembangunan di Banten, salah satunya APBD Banten 2015, setelah pelantikan lima pimpinan DPRD Banten yang dijadwalkan Selasa (21/10) besok.
"Agenda yang harus segera dilakukan dan sifatnya sangat 'urgen' adalah pengesahan tata tertib (tatib), pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk selanjutnya dapat melakukan pembahasan APBD 2015 yang harus segera kita tindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Demokrat Nuraeni di Serang, Senin.
Ia mengatakan, dalam mengejar target tersebut, pihaknya beserta unsur pimpinan lainnya akan langsung melakukan rapat pimpinan untuk finalisasi pembahasan tatib, AKD dan penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing AKD sesuai dengan aturan yang tercantum dalam tatib.
Menurut Nuraeni, jika komunikasinya sudah terbangun di masing-masing fraksi, pembentukan AKD bisa dipercepat. Namun demikian, hal tersebut tergantung dari lobi-lobi politik di tingkat pengurus masing-masing partai politik.
"Saya berharap, DPD partai politik dapat memegang teguh kebersamaan, profesionalitas dan proporsional sesuai perolehan suara. Sehingga, tidak sampai membuat kegaduhan politik," katanya.
Ia mengatakan pembenahan dalam masa transisi pemerintahan di Provinsi Banten memang perlu dilakukan percepatan dan peningkatan.
Untuk melakukan hal tersebut, maka seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Banten harus mau menanggalkan warna baju politiknya dan bekerja sesuai tugas sebagai wakil rakyat.
"Kalau masih ada dikhotomi atau pengkubu-kubuan, nantinya yang akan muncul di lembaga DPRD ini adalah ketidaknyamanan," kata Nuraeni.
Wakil Ketua DPRD Banten lainnya Muflikhah mengatakan, pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Banten akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, inti dari disahkannya pimpinan DPRD yang baru adalah untuk segera melanjutkan agenda penting selanjutnya yakni penyusunan tatib, AKD dan pembahasan-pembahasan dengan mitra kerja, termasuk melakukan evaluasi dari periode DPRD sebelumnya.
"Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan dan perlu kita hindari," kata politisi PPP Banten tersebut.
Namun demikian, kata Muflikhah, pimpinan DPRD Banten yang baru perlu memulainya dengan menjadi 'teamwork' yang solid, andal dan menjunjung prinsip kebersamaan dalam hal positif.
Selain itu, hubungan dengan eksekutif serta elemen masyarakat Banten juga perlu diperkuat dengan komunikasi yang intensif dan konstrukstif.
"Pengawasan juga perlu kita tingkatkan, agar tidak ada lagi anggota legislatif yang terlibat kasus hukum," kata Muflikhah.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Agenda yang harus segera dilakukan dan sifatnya sangat 'urgen' adalah pengesahan tata tertib (tatib), pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk selanjutnya dapat melakukan pembahasan APBD 2015 yang harus segera kita tindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Demokrat Nuraeni di Serang, Senin.
Ia mengatakan, dalam mengejar target tersebut, pihaknya beserta unsur pimpinan lainnya akan langsung melakukan rapat pimpinan untuk finalisasi pembahasan tatib, AKD dan penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing AKD sesuai dengan aturan yang tercantum dalam tatib.
Menurut Nuraeni, jika komunikasinya sudah terbangun di masing-masing fraksi, pembentukan AKD bisa dipercepat. Namun demikian, hal tersebut tergantung dari lobi-lobi politik di tingkat pengurus masing-masing partai politik.
"Saya berharap, DPD partai politik dapat memegang teguh kebersamaan, profesionalitas dan proporsional sesuai perolehan suara. Sehingga, tidak sampai membuat kegaduhan politik," katanya.
Ia mengatakan pembenahan dalam masa transisi pemerintahan di Provinsi Banten memang perlu dilakukan percepatan dan peningkatan.
Untuk melakukan hal tersebut, maka seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Banten harus mau menanggalkan warna baju politiknya dan bekerja sesuai tugas sebagai wakil rakyat.
"Kalau masih ada dikhotomi atau pengkubu-kubuan, nantinya yang akan muncul di lembaga DPRD ini adalah ketidaknyamanan," kata Nuraeni.
Wakil Ketua DPRD Banten lainnya Muflikhah mengatakan, pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Banten akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, inti dari disahkannya pimpinan DPRD yang baru adalah untuk segera melanjutkan agenda penting selanjutnya yakni penyusunan tatib, AKD dan pembahasan-pembahasan dengan mitra kerja, termasuk melakukan evaluasi dari periode DPRD sebelumnya.
"Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan dan perlu kita hindari," kata politisi PPP Banten tersebut.
Namun demikian, kata Muflikhah, pimpinan DPRD Banten yang baru perlu memulainya dengan menjadi 'teamwork' yang solid, andal dan menjunjung prinsip kebersamaan dalam hal positif.
Selain itu, hubungan dengan eksekutif serta elemen masyarakat Banten juga perlu diperkuat dengan komunikasi yang intensif dan konstrukstif.
"Pengawasan juga perlu kita tingkatkan, agar tidak ada lagi anggota legislatif yang terlibat kasus hukum," kata Muflikhah.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014