![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://banten.antaranews.com/berita/21405/bkpp-banten-prioritaskan-pemagaran-lahan-pertanian&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2014/10/pemagaran-lhan-pertanian.jpg&description=BKPP: Banten Prioritaskan "Pemagaran" Lahan Pertanian){kind=link}
Serang (AntaraBanten) - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Banten menyatakan prioritas yang akan dilakukannya adalah "memagari" lahan pertanian dari alih fungsi, di samping kampanye diversifikasi konsumsi pangan yang terus dibudayakan.
"Satu hal yang menjadi titik tekan adalah kelembagaan lumbung-lumbung padi dengan modal bergulir diharapkan menjadi ikhtiar nyata dari Pemprov Banten agar bisa mencegah distribusi produk pangan keluar Banten, mencegah tingginya inflasi beras serta memperkuat logistik pangan masyarakat," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Banten, Agus M Tauhid di Serang, Rabu.
Terkait penguatan kelembagaan petani, Agus mengatakan, para penyuluh lapangan juga terus ditingkatkan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya sejalan dengan visi Presiden terpilih Joko Widodo yang menekankan upaya lompatan dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan seiring dengan kehendak pembentukan kementerian kedaulatan pangan.
Kebijakan umum untuk mencapai pemenuhan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat untuk peningkatan daya beli atas pangan, memperlancar sistem distribusi melalui penyediaan prasarana dan kebijakan perdagangan, menjaga stabilisasi harga pangan dengan membangun cadangan pangan dan memanfaatkan instrumen kebijakan perdagangan domestik dan internasional.
Dia mengatakan, mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan tidak selalu harus membuat peran negara menjadi terlalu besar karena akan memberatkan perekonomian.
"Perhatian tentu harus ditunjukkan pada penguatan infrastruktur bagi petani, penguatan kelembagaan, dan kemudahan akses pada permodalan. Tentunya keberlanjutan perkembangan ekonomi sangat bergantung pada rendahnya ketimpangan dan persamaan kesempatan bagi mobilitas yang tinggi," katanya.
Menurut dia, ketimpangan yang tinggi akan menghambat kemajuan Banten secara keseluruhan karena menurunkan partisipasi masyarakat dan melemahkan kohesi sosial.
"Tentu yang tidak kita inginkan pecahnya Provinsi Banten yang selama ini menjadi ikatan sosial bagi masyarakat Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak, dan Cilegon bahwa kita satu ikatan yaitu Provinsi Banten," ujarnya.
Menyinggung perkembangan kesejahteraan petani, ia mengatakan, secara umum terus menunjukkan kecenderungan peningkatan.
Ia mengatakan dilihat dari nilai tukar petani (NTP) pada bulan Juli 2014 sebesar 104.54 atau naik 0,18 persen dibanding bulan sebelumnya. Secara nasional rangking NTP Banten berada pada peringkat enam namun secara umum masih di atas rata-rata nasional yang bernilai 102.12.
"Artinya menjadi petani secara relatif telah menjadi profesi yang menguntungkan. Meskipun telah relatif mulai menguntungkan namun dibandingkan profesi lain tentu jauh panggang dari api," kata Agus Tauchid.
Sejalan dengan kewenangan Pemprov Banten berbagai langkah selama ini telah dilakukan, antara lain akses penunjang infrastruktur di wilayah selatan yang mayoritas berprofesi petani, maka pembangunan ruas jalan Saketi-Banjarsari dan Banjarsari-Malingping yang menelan biaya Rp322 miliar bisa mempermudah akses pasar bagi petani.
Untuk akses permodalan, pembentukan jamkrida (penjamin kredit daerah) oleh Pemprov Banten yang sampai saat ini berada pada tahap pembentukan awal, tentu akan mengurangi ketergantungan petani kepada pihak lintah darat sehingga bisa melepaskan diri proses pemiskinan yang sistematis, massif, dan terus menerus, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Satu hal yang menjadi titik tekan adalah kelembagaan lumbung-lumbung padi dengan modal bergulir diharapkan menjadi ikhtiar nyata dari Pemprov Banten agar bisa mencegah distribusi produk pangan keluar Banten, mencegah tingginya inflasi beras serta memperkuat logistik pangan masyarakat," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Banten, Agus M Tauhid di Serang, Rabu.
Terkait penguatan kelembagaan petani, Agus mengatakan, para penyuluh lapangan juga terus ditingkatkan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya sejalan dengan visi Presiden terpilih Joko Widodo yang menekankan upaya lompatan dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan seiring dengan kehendak pembentukan kementerian kedaulatan pangan.
Kebijakan umum untuk mencapai pemenuhan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat untuk peningkatan daya beli atas pangan, memperlancar sistem distribusi melalui penyediaan prasarana dan kebijakan perdagangan, menjaga stabilisasi harga pangan dengan membangun cadangan pangan dan memanfaatkan instrumen kebijakan perdagangan domestik dan internasional.
Dia mengatakan, mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan tidak selalu harus membuat peran negara menjadi terlalu besar karena akan memberatkan perekonomian.
"Perhatian tentu harus ditunjukkan pada penguatan infrastruktur bagi petani, penguatan kelembagaan, dan kemudahan akses pada permodalan. Tentunya keberlanjutan perkembangan ekonomi sangat bergantung pada rendahnya ketimpangan dan persamaan kesempatan bagi mobilitas yang tinggi," katanya.
Menurut dia, ketimpangan yang tinggi akan menghambat kemajuan Banten secara keseluruhan karena menurunkan partisipasi masyarakat dan melemahkan kohesi sosial.
"Tentu yang tidak kita inginkan pecahnya Provinsi Banten yang selama ini menjadi ikatan sosial bagi masyarakat Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak, dan Cilegon bahwa kita satu ikatan yaitu Provinsi Banten," ujarnya.
Menyinggung perkembangan kesejahteraan petani, ia mengatakan, secara umum terus menunjukkan kecenderungan peningkatan.
Ia mengatakan dilihat dari nilai tukar petani (NTP) pada bulan Juli 2014 sebesar 104.54 atau naik 0,18 persen dibanding bulan sebelumnya. Secara nasional rangking NTP Banten berada pada peringkat enam namun secara umum masih di atas rata-rata nasional yang bernilai 102.12.
"Artinya menjadi petani secara relatif telah menjadi profesi yang menguntungkan. Meskipun telah relatif mulai menguntungkan namun dibandingkan profesi lain tentu jauh panggang dari api," kata Agus Tauchid.
Sejalan dengan kewenangan Pemprov Banten berbagai langkah selama ini telah dilakukan, antara lain akses penunjang infrastruktur di wilayah selatan yang mayoritas berprofesi petani, maka pembangunan ruas jalan Saketi-Banjarsari dan Banjarsari-Malingping yang menelan biaya Rp322 miliar bisa mempermudah akses pasar bagi petani.
Untuk akses permodalan, pembentukan jamkrida (penjamin kredit daerah) oleh Pemprov Banten yang sampai saat ini berada pada tahap pembentukan awal, tentu akan mengurangi ketergantungan petani kepada pihak lintah darat sehingga bisa melepaskan diri proses pemiskinan yang sistematis, massif, dan terus menerus, katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014