Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta seluruh jajarannya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempertahankan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk mengejar peningkatan penilaiannya, sebab hal itu sebagai ukuran capaian kinerja pemerintah daerah (pemda).
“Saya berharap semua OPD bisa mempertahankan ini, karena SAKIP memperlihatkan kinerja aparatur Pemda Kabupaten Serang dalam hal efisien dan efektifnya penggunaan anggaran,” ujar Bupati Tatu usai mengikuti Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara virtual di Pendopo Bupati, Selasa (5/4/2022).
Diketahui Kabupaten Serang memperoleh nilai BB hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) memperoleh nilai CC.
Menurut Tatu, atas penilaian tersebut masih menjadi PR Pemkab Serang ke depan.
“SAKIP turun karena ada penilaian seperti perbaikan parameter yang di tambah lagi penilaiannya.
Karena kalau penilaian Reformasi Birokrasi baru penilaian tahun ini, jadi tadi juga tim yang saya tugaskan untuk mengawal ini reformasi birokrasi di setiap OPD di dalamnya Bagian Organisasi, Inspektorat, Asda III, dan Bappeda,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, berdasarkan penilaian evaluasi tersebut ada komponen yang harus dievaluasi terkait dengan reformasi birokrasi.
“Kita masih perlu beberapa upaya untuk terus ditingkatkan, salah satunya kita akan segera mengadakan pencanangan zona integritas yang kemaren sempat tertunda karena pandemi,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mencari formatnya meski di masa pandemi dilaksanakan dengan dua model, diantarannya secara offline dan Online. Hal itu akan mengungkit nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang terbagi dua.
“Jadi pengungkitnya itu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan reformasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kinerja organisasi,” terangnya.
“Kita (Kabupaten Serang) mendapat nilai CC untuk Reformasi Birokrasi, ini yang akan kita evaluasi lebih intens lagi. Kita sudah koordinasikan untuk peningkatan pelayanan dengan Dinas Perizinan dan Disdukcapil untuk mengangkat nilai reformasi birokrasi,” kata Entus.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
“Saya berharap semua OPD bisa mempertahankan ini, karena SAKIP memperlihatkan kinerja aparatur Pemda Kabupaten Serang dalam hal efisien dan efektifnya penggunaan anggaran,” ujar Bupati Tatu usai mengikuti Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara virtual di Pendopo Bupati, Selasa (5/4/2022).
Diketahui Kabupaten Serang memperoleh nilai BB hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) memperoleh nilai CC.
Menurut Tatu, atas penilaian tersebut masih menjadi PR Pemkab Serang ke depan.
“SAKIP turun karena ada penilaian seperti perbaikan parameter yang di tambah lagi penilaiannya.
Karena kalau penilaian Reformasi Birokrasi baru penilaian tahun ini, jadi tadi juga tim yang saya tugaskan untuk mengawal ini reformasi birokrasi di setiap OPD di dalamnya Bagian Organisasi, Inspektorat, Asda III, dan Bappeda,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, berdasarkan penilaian evaluasi tersebut ada komponen yang harus dievaluasi terkait dengan reformasi birokrasi.
“Kita masih perlu beberapa upaya untuk terus ditingkatkan, salah satunya kita akan segera mengadakan pencanangan zona integritas yang kemaren sempat tertunda karena pandemi,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mencari formatnya meski di masa pandemi dilaksanakan dengan dua model, diantarannya secara offline dan Online. Hal itu akan mengungkit nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang terbagi dua.
“Jadi pengungkitnya itu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan reformasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kinerja organisasi,” terangnya.
“Kita (Kabupaten Serang) mendapat nilai CC untuk Reformasi Birokrasi, ini yang akan kita evaluasi lebih intens lagi. Kita sudah koordinasikan untuk peningkatan pelayanan dengan Dinas Perizinan dan Disdukcapil untuk mengangkat nilai reformasi birokrasi,” kata Entus.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022