Serang (AntaraBanten) - Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten mewaspadai gerakan dan faham "Islamic State of Iraq and Syiria" atau ISIS masuk ke wilayah Banten.
Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Banten Ajak Moeslim di Serang, Rabu, mengatakan secara organisasi atau kepengurusan selama ini ISIS tidak ada di wilayah. Namun demikian secara ideologis dan aspek paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila harus diantisipasi dan dicegah, karena Banten selama ini menjadi sorotan terkait masalah tersebut.
"Secara organisasi ISIS itu tidak ada di Banten. Ideologis yang bertentangan dengan Pancasila harus kita cegah, terlebih aspek radikalisme seperti ISIS harus diwaspadai," kata Ajak Moeslim.
Menurut Ajak, untuk membahas dan mengantisipasi masuknya ISIS tersebut, Pemprov Banten melalui Kesbangpol dan instansi terkait akan melakukan rapat kordinasi mengantisipasi masuknya faham tersebut ke Banten.
Pihaknya berharap masyarakat Banten khususnya, tidak terpengaruh dengan berkembangnya paham tersebut. Sebab, organisasi ISIS itu tidak ada di Indonesia akan tetapi di negara Iraq dan Syiria.
"Sekalipun informasinya ada orang Indonesia yang berangkat ke sana, tapi itu kan operasinya bukan di kita," kata Ajak Moeslim.
Sementara itu Ketua MUI Banten KH AM Romly mengatakan, organisasi dan faham ISIS jangan sampai masuk Banten dan Indonesia pada umumnya. Sebab ISIS tersebut membawa faham radikalisme, kemudian memba'iat atau mengakui negara lain yakni Iraq dan Syiria, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, ISIS juga bukan murni perjuangan agama, tetapi perjuangan politik.
"Kita jangan sampai terpengaruh dan tergoda. Kita harus menjaga nasionalisme yang religius untuk keutuhan NKRI," kata KH AM Romly.
Sebelumnya Plt Gubernur Banten Rano Karno mengaku prihatin dan meminta masyarakat Banten untuk mewaspadai pergerakan ISIS tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan unsur keamanan, untuk mengantisipasi organisasi yang berada di negara Timur Tengah tersebut masuk ke Banten.
"Kita pasti akan mengantitipasi agar organisasi tersebut tidak masuk ke Banten. Saya lihat di media, prihatin melihat perkembangan dan gerakan itu," kata Rano Karno.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Banten Ajak Moeslim di Serang, Rabu, mengatakan secara organisasi atau kepengurusan selama ini ISIS tidak ada di wilayah. Namun demikian secara ideologis dan aspek paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila harus diantisipasi dan dicegah, karena Banten selama ini menjadi sorotan terkait masalah tersebut.
"Secara organisasi ISIS itu tidak ada di Banten. Ideologis yang bertentangan dengan Pancasila harus kita cegah, terlebih aspek radikalisme seperti ISIS harus diwaspadai," kata Ajak Moeslim.
Menurut Ajak, untuk membahas dan mengantisipasi masuknya ISIS tersebut, Pemprov Banten melalui Kesbangpol dan instansi terkait akan melakukan rapat kordinasi mengantisipasi masuknya faham tersebut ke Banten.
Pihaknya berharap masyarakat Banten khususnya, tidak terpengaruh dengan berkembangnya paham tersebut. Sebab, organisasi ISIS itu tidak ada di Indonesia akan tetapi di negara Iraq dan Syiria.
"Sekalipun informasinya ada orang Indonesia yang berangkat ke sana, tapi itu kan operasinya bukan di kita," kata Ajak Moeslim.
Sementara itu Ketua MUI Banten KH AM Romly mengatakan, organisasi dan faham ISIS jangan sampai masuk Banten dan Indonesia pada umumnya. Sebab ISIS tersebut membawa faham radikalisme, kemudian memba'iat atau mengakui negara lain yakni Iraq dan Syiria, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, ISIS juga bukan murni perjuangan agama, tetapi perjuangan politik.
"Kita jangan sampai terpengaruh dan tergoda. Kita harus menjaga nasionalisme yang religius untuk keutuhan NKRI," kata KH AM Romly.
Sebelumnya Plt Gubernur Banten Rano Karno mengaku prihatin dan meminta masyarakat Banten untuk mewaspadai pergerakan ISIS tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan unsur keamanan, untuk mengantisipasi organisasi yang berada di negara Timur Tengah tersebut masuk ke Banten.
"Kita pasti akan mengantitipasi agar organisasi tersebut tidak masuk ke Banten. Saya lihat di media, prihatin melihat perkembangan dan gerakan itu," kata Rano Karno.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014