Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2021 khusus pejabat eselon 2 untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kota Serang (Pemkot) kembali melaksanakan tes urine kepada pejabat eselon 3, eselon 4 dan anggota DPRD pada Senin (17/1/2022).
“Karena Kesbang itu tupoksinya dalam kalangan pemerintah umum dan menjaga bagaimana mengupayakan Kota Serang damai, tertib, gemah ripah loh jinawi, sehingga langkah yang sudah dilakukan oleh BNN pada tahun 2021 melakukan tes pada para pejabat eselon 2 dalam rangka memastikan apakah pemangku kebijakan UPD merupakan pengguna atau bukan, dan ternyata hasilnya semua negatif,” ucap Kadis Kesbangpol Pemkot Serang, Akhmad Benbela.
Benbela menjelaskan apabila ada pejabat yang berhalangan hadir untuk melakukan tes urine, maka dari pihak Kesbang akan melakukan jemput bola bersama pihak BNN ke Unit Pelaksanaan Daerah (UPD).
Dia juga menegaskan jangan sampai pejabat yang sudah masuk program untuk tes urine tidak di tes urine, maka pihaknya terus berupaya agar aparatur pemerintah di Kota Serang dan DPRD bebas dari narkoba.
“kegiatan tes urine secara mandiri ini merupakan wujud ternyata Pemerintah kota Serang khususnya diwakili Kesbangpol ini sudah ada kemandirian dan kesadaran untuk melakukan pencegahan mandiri kepada ASN nya, dengan menggunakan anggaran sendiri dalam penyelenggaraan kegiatan tes urine ini,” Kata Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, Mita Maharani.
Lebih lanjut Mita menjelaskan bahwa kegaiatan tes urine tersebut adalah kegiatan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.
Pada akhir tahun 2021 BNN sudah melaksanakan kegiatan tes urine dengan Pemkot Serang, namun alat tes difasilitasi oleh BNN, pada awal tahun 2022 ini Kesbangpol bisa melakukan tes secara mandiri dengan anggaran sendiri.
“Kegiatan tes urine ini adalah tanggung tanggung jawab pencegahan mandiri ada di pemerintah daerah, BNN hanya sebagai fasilitator, penyedia anggaran untuk tes urine diserahkan kepada pemerintah daerah,” kata Mita.
Mita berharap kegiatan tes urine tersebut terus ditingkatkan dan dipertahankan, pemerintah daerah lainnya di Provinsi Banten juga diharapkan bisa mandiri melakukan pencegahan mandiri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) nya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
“Karena Kesbang itu tupoksinya dalam kalangan pemerintah umum dan menjaga bagaimana mengupayakan Kota Serang damai, tertib, gemah ripah loh jinawi, sehingga langkah yang sudah dilakukan oleh BNN pada tahun 2021 melakukan tes pada para pejabat eselon 2 dalam rangka memastikan apakah pemangku kebijakan UPD merupakan pengguna atau bukan, dan ternyata hasilnya semua negatif,” ucap Kadis Kesbangpol Pemkot Serang, Akhmad Benbela.
Benbela menjelaskan apabila ada pejabat yang berhalangan hadir untuk melakukan tes urine, maka dari pihak Kesbang akan melakukan jemput bola bersama pihak BNN ke Unit Pelaksanaan Daerah (UPD).
Dia juga menegaskan jangan sampai pejabat yang sudah masuk program untuk tes urine tidak di tes urine, maka pihaknya terus berupaya agar aparatur pemerintah di Kota Serang dan DPRD bebas dari narkoba.
“kegiatan tes urine secara mandiri ini merupakan wujud ternyata Pemerintah kota Serang khususnya diwakili Kesbangpol ini sudah ada kemandirian dan kesadaran untuk melakukan pencegahan mandiri kepada ASN nya, dengan menggunakan anggaran sendiri dalam penyelenggaraan kegiatan tes urine ini,” Kata Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, Mita Maharani.
Lebih lanjut Mita menjelaskan bahwa kegaiatan tes urine tersebut adalah kegiatan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.
Pada akhir tahun 2021 BNN sudah melaksanakan kegiatan tes urine dengan Pemkot Serang, namun alat tes difasilitasi oleh BNN, pada awal tahun 2022 ini Kesbangpol bisa melakukan tes secara mandiri dengan anggaran sendiri.
“Kegiatan tes urine ini adalah tanggung tanggung jawab pencegahan mandiri ada di pemerintah daerah, BNN hanya sebagai fasilitator, penyedia anggaran untuk tes urine diserahkan kepada pemerintah daerah,” kata Mita.
Mita berharap kegiatan tes urine tersebut terus ditingkatkan dan dipertahankan, pemerintah daerah lainnya di Provinsi Banten juga diharapkan bisa mandiri melakukan pencegahan mandiri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) nya.
Editor : Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022