Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menyatakan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dinilai memuaskan dengan nilai BB.
“Artinya cukup memuaskan, antara akuntabilitas dari penggunaan anggaran dibanding dengan yang dihasilkan oleh program yang ada di seluruh OPD ini cukup baik. Artinya anggaran itu mencerminkan bisa di pertanggung jawabkan dengan baik. Itu yang paling membanggakan kita,” kata Entus usai memimpin pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD di Aula KH Syam’un, Rabu.
Namun demikian kata Entus, ada beberapa catatan dari evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang harus diperbaiki.
Untuk itu, adanya evaluasi SAKIP OPD dilaksanakan karena ada catatan yang harus diperbaiki dan diikuti secara afministrasi.
"Secara administrasi betul harus di ikuti, akan tetapi ada yang membanggakan secara substansi bahwa SAKIP Pemkab Serang sudah diberikan nilai yang bagus yaitu BB," katanya.
Lebih lanjut Entus mengatakan, dari sisi administrasi harus dilakukan peningkatan, seperti pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang harus di seleraskan dengan IKU kepala daerah. Kemudian IKU OPD harus di pahami oleh seluruh pegawai yang ada di OPD tersebut.
“Ini tugas kepala OPD bagaimana seluruh pegawainya yang ada di OPD itu, memahami tupoksi dengan IKU yang ada,” terangnya.
Entus menambahkan, dalam evaluasi tersebut pihaknya juga mengevaluasi rencana kerja di tahun 2022 yang dihadapankan dengan kondisi pendapatan tidak terlalu optimis, bahkan bisa dikatakan harus realistis.
“Karena apa, PAD tidak meningkat secara siginifikan karena masih masa pandemi covid-19, bantuan gubernur turun, begitu juga dari pusat, nah ini harus disikapi oleh kita,” katanya.
“Oleh karena itu nanti pada saat rapat gabungan dengan DPRD, kita ingin membangun kesepahaman antara TAPD dengan badan anggaran agar menyikapi kondisi pendapatan ini secara realistis, dan menuangkannya di dalam rencana kerja dalam belanja yang realisitis,” tambah Entus.
Hadir pada evaluasi yang di gelar bagian organisasi tersebut, Asisten Daerah (Asda) III Bidang Organisasi, Keuangan, Umum, dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) Kabupaten Serang, Ida Nuraida, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rahmat Maulana, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang.
Asda III Bidang Organisasi, Keuangan, Umum, dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) Kabupaten Serang, Ida Nuraida mengatakan, pada evaluasi ada beberapa komponen yang harus diperbaiki dari mulai penyusunan pohon kinerja, cascading, perbaikan indeks kinerja utama, indeks kinerja individual, dan renja masih ada beberapa OPD yang belum meng upload.
“Saya yakin kalau mengotak atik itu sudah yah, masih memperbaiki, cuma tinggal di upload ke sistem KemenPAN RB. Sekarang setiap sebelas item dari mulai pohon kinerja, cascading dan lain-lainnya itu harus ada evidennya, harus di upload kedalam sistem. Jadi kalau itu belum ada buktinya, evidennya dianggap belum ada,” ujarnya.
Sedangkan terkait penyelarasan untuk IKU kepala daerah dan IKU OPD, kata Ida, harus mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dibuat.
“Kalau sekarang masih belum ada yang sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, dan itu yang harus diseleksi lagi,” jelas Ida.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
“Artinya cukup memuaskan, antara akuntabilitas dari penggunaan anggaran dibanding dengan yang dihasilkan oleh program yang ada di seluruh OPD ini cukup baik. Artinya anggaran itu mencerminkan bisa di pertanggung jawabkan dengan baik. Itu yang paling membanggakan kita,” kata Entus usai memimpin pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD di Aula KH Syam’un, Rabu.
Namun demikian kata Entus, ada beberapa catatan dari evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang harus diperbaiki.
Untuk itu, adanya evaluasi SAKIP OPD dilaksanakan karena ada catatan yang harus diperbaiki dan diikuti secara afministrasi.
"Secara administrasi betul harus di ikuti, akan tetapi ada yang membanggakan secara substansi bahwa SAKIP Pemkab Serang sudah diberikan nilai yang bagus yaitu BB," katanya.
Lebih lanjut Entus mengatakan, dari sisi administrasi harus dilakukan peningkatan, seperti pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang harus di seleraskan dengan IKU kepala daerah. Kemudian IKU OPD harus di pahami oleh seluruh pegawai yang ada di OPD tersebut.
“Ini tugas kepala OPD bagaimana seluruh pegawainya yang ada di OPD itu, memahami tupoksi dengan IKU yang ada,” terangnya.
Entus menambahkan, dalam evaluasi tersebut pihaknya juga mengevaluasi rencana kerja di tahun 2022 yang dihadapankan dengan kondisi pendapatan tidak terlalu optimis, bahkan bisa dikatakan harus realistis.
“Karena apa, PAD tidak meningkat secara siginifikan karena masih masa pandemi covid-19, bantuan gubernur turun, begitu juga dari pusat, nah ini harus disikapi oleh kita,” katanya.
“Oleh karena itu nanti pada saat rapat gabungan dengan DPRD, kita ingin membangun kesepahaman antara TAPD dengan badan anggaran agar menyikapi kondisi pendapatan ini secara realistis, dan menuangkannya di dalam rencana kerja dalam belanja yang realisitis,” tambah Entus.
Hadir pada evaluasi yang di gelar bagian organisasi tersebut, Asisten Daerah (Asda) III Bidang Organisasi, Keuangan, Umum, dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) Kabupaten Serang, Ida Nuraida, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rahmat Maulana, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang.
Asda III Bidang Organisasi, Keuangan, Umum, dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) Kabupaten Serang, Ida Nuraida mengatakan, pada evaluasi ada beberapa komponen yang harus diperbaiki dari mulai penyusunan pohon kinerja, cascading, perbaikan indeks kinerja utama, indeks kinerja individual, dan renja masih ada beberapa OPD yang belum meng upload.
“Saya yakin kalau mengotak atik itu sudah yah, masih memperbaiki, cuma tinggal di upload ke sistem KemenPAN RB. Sekarang setiap sebelas item dari mulai pohon kinerja, cascading dan lain-lainnya itu harus ada evidennya, harus di upload kedalam sistem. Jadi kalau itu belum ada buktinya, evidennya dianggap belum ada,” ujarnya.
Sedangkan terkait penyelarasan untuk IKU kepala daerah dan IKU OPD, kata Ida, harus mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dibuat.
“Kalau sekarang masih belum ada yang sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, dan itu yang harus diseleksi lagi,” jelas Ida.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021