Serang (AntaraBanten) - Gagasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain yang kembali dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh berhenti dalam wacana 'an sich', melainkan bisa dimulai prosesnya dari sekarang.
"Meskipun secara rasional sulit direalisasikan pada akhir kepemimpinan Presiden SBY, tetapi beliau bisa memulai prosesnya. Presiden SBY bisa menjadi perintis dimulainya proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain yang layak," kata Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Dahnil Anzar di Serang, Minggu.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia pada kepemimpinan Presiden SBY bisa menjadi perintis dimulainya proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain yang dianggap layak seperti Palangkaraya, Kalimantan Tengah, atau daerah lain yang 'proper' atau layak dirancang sebagai ibu kota negara.
Belajar dari Malaysia dan negara lain, katanya, proses pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu cukup lama.
"Proses yang sudah dimulai pada masa Presiden SBY bisa dilanjutkan oleh Presiden berikutnya. Pemindahan ini menjadi rencana jangka panjang yang harus dimulai sejak sekarang," kata Dahnil menanggapi pernyataan Presiden SBY terkait wacana pemindahan ibu kota di sela-sela kunjungannya di Saint Petersburg, Rusia.
Dahnil mengatakan, pemindahan ibu kota negara bisa menjadi langkah revolusioner untuk membangun struktur ekonomi baru dan sebaran pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Hal itu karena struktur ekonomi Indonesia relatif masih sentralistik, meskipun sistem pemerintahan telah berubah melalui desentralisasi.
"Jadi, saya berharap Pak Presiden berani memulai langkah pemindahan ibu kota Indonesia dan tidak berhenti menjadi wacana kosong," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan rencana atau pemikiran pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya seiring dengan peningkatan kemampuan anggaran negara.
"Empat hingga lima tahun lalu diam-diam saya memikirkan sudah saatnya Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Waktu itu bermunculan debat dan wacana. Saya memilih diam dan kemudian membentuk tim kecil untuk pikirkan pemindahan ibu kota. Biar pusat ekonomi perdagangan di Jakarta dan goverment centre di tempat lain," kata Presiden dalam keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Saint Petersburg, Rusia, sebelum bertolak ke tanah air, Sabtu pagi waktu setempat atau Sabtu sore waktu Jakarta.
Presiden mengatakan, berkaca dari pengalaman sejumlah negara yang memindahkan pusat pemerintahannya seperti Malaysia, Australia, Turki dan Kazakhstan, ada nilai lebih yang dapat dipetik antara lain tata kota yang lebih baik dan juga hal-hal lainnya yang mendukung citra positif Indonesia.
Meski demikian, Presiden mengingatkan Jakarta harus terus dibenahi dan dikembangkan menjadi pusat bisnis, perdagangan, jasa dan pariwisata, sehingga tetap berkembang menjadi kota yang lebih maju dan menarik.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013
"Meskipun secara rasional sulit direalisasikan pada akhir kepemimpinan Presiden SBY, tetapi beliau bisa memulai prosesnya. Presiden SBY bisa menjadi perintis dimulainya proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain yang layak," kata Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Dahnil Anzar di Serang, Minggu.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia pada kepemimpinan Presiden SBY bisa menjadi perintis dimulainya proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain yang dianggap layak seperti Palangkaraya, Kalimantan Tengah, atau daerah lain yang 'proper' atau layak dirancang sebagai ibu kota negara.
Belajar dari Malaysia dan negara lain, katanya, proses pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu cukup lama.
"Proses yang sudah dimulai pada masa Presiden SBY bisa dilanjutkan oleh Presiden berikutnya. Pemindahan ini menjadi rencana jangka panjang yang harus dimulai sejak sekarang," kata Dahnil menanggapi pernyataan Presiden SBY terkait wacana pemindahan ibu kota di sela-sela kunjungannya di Saint Petersburg, Rusia.
Dahnil mengatakan, pemindahan ibu kota negara bisa menjadi langkah revolusioner untuk membangun struktur ekonomi baru dan sebaran pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Hal itu karena struktur ekonomi Indonesia relatif masih sentralistik, meskipun sistem pemerintahan telah berubah melalui desentralisasi.
"Jadi, saya berharap Pak Presiden berani memulai langkah pemindahan ibu kota Indonesia dan tidak berhenti menjadi wacana kosong," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan rencana atau pemikiran pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya seiring dengan peningkatan kemampuan anggaran negara.
"Empat hingga lima tahun lalu diam-diam saya memikirkan sudah saatnya Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Waktu itu bermunculan debat dan wacana. Saya memilih diam dan kemudian membentuk tim kecil untuk pikirkan pemindahan ibu kota. Biar pusat ekonomi perdagangan di Jakarta dan goverment centre di tempat lain," kata Presiden dalam keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Saint Petersburg, Rusia, sebelum bertolak ke tanah air, Sabtu pagi waktu setempat atau Sabtu sore waktu Jakarta.
Presiden mengatakan, berkaca dari pengalaman sejumlah negara yang memindahkan pusat pemerintahannya seperti Malaysia, Australia, Turki dan Kazakhstan, ada nilai lebih yang dapat dipetik antara lain tata kota yang lebih baik dan juga hal-hal lainnya yang mendukung citra positif Indonesia.
Meski demikian, Presiden mengingatkan Jakarta harus terus dibenahi dan dikembangkan menjadi pusat bisnis, perdagangan, jasa dan pariwisata, sehingga tetap berkembang menjadi kota yang lebih maju dan menarik.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013