Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten KH Hasan Basri mendukung TNI/Polri bertindak tegas terhadap terorisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Hukumnya haram jika ada kelompok pemberontak yang melakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah dan dalam ilmu fiqih namanya "bughot", kata KH Hasan Basri di Lebak, Rabu.
Perbuatan bughot itu perlu dilakukan tindakan tegas, karena mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat.
Selama ini, kata dia, kekerasan yang dilakukan terorisme KKB di Papua yang ingin lepas dari NKRI wajib dilakukan perlawanan.
Pandangan Islam mengharamkan bughot, karena menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratan banyak orang.
Saat ini, kata dia, terorisme KKB sangat meresahkan masyarakat di Papua juga banyak orang tak berdosa dibunuh.
Begitu juga memerangi TNI/Polri sebagai alat negara.
"Kita jangan sampai mendirikan negara dalam negara," katanya menjelaskan.
Menurut dia, Papua adalah bagian dari NKRI, sehingga TNI/Polri harus bertindak tegas kepada kelompok pemberontakan yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
Mereka aparat negara itu tentu berjuang untuk penegakkan hukum, karena Papua bagian NKRI dengan berideologi Pancasila.
Selama ini, kata dia, ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan dari Sabang sampai Merauke.
Karena itu, pihaknya tidak setuju adanya kelompok pemberontak yang ingin mendirikan negara dalam negara dan mengubah Pancasila.
"Saya kira ideologi Pancasila harga mati dan tidak bisa diubah lagi di NKRI itu," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Hukumnya haram jika ada kelompok pemberontak yang melakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah dan dalam ilmu fiqih namanya "bughot", kata KH Hasan Basri di Lebak, Rabu.
Perbuatan bughot itu perlu dilakukan tindakan tegas, karena mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat.
Selama ini, kata dia, kekerasan yang dilakukan terorisme KKB di Papua yang ingin lepas dari NKRI wajib dilakukan perlawanan.
Pandangan Islam mengharamkan bughot, karena menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratan banyak orang.
Saat ini, kata dia, terorisme KKB sangat meresahkan masyarakat di Papua juga banyak orang tak berdosa dibunuh.
Begitu juga memerangi TNI/Polri sebagai alat negara.
"Kita jangan sampai mendirikan negara dalam negara," katanya menjelaskan.
Menurut dia, Papua adalah bagian dari NKRI, sehingga TNI/Polri harus bertindak tegas kepada kelompok pemberontakan yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
Mereka aparat negara itu tentu berjuang untuk penegakkan hukum, karena Papua bagian NKRI dengan berideologi Pancasila.
Selama ini, kata dia, ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan dari Sabang sampai Merauke.
Karena itu, pihaknya tidak setuju adanya kelompok pemberontak yang ingin mendirikan negara dalam negara dan mengubah Pancasila.
"Saya kira ideologi Pancasila harga mati dan tidak bisa diubah lagi di NKRI itu," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021