Warga Kota Tangerang Selatan berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tak hanya mengumbar janji, namun juga memberikan solusi secara nyata mengenai persoalan-persoalan yang dialami pemukim, salah satunya di sektor kesehatan, seperti antisipasi penyebaran, hingga deteksi dini COVID-19
Bachtiar, warga RT02/04 Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan, Senin mengatakan, kebijakan Pemkot Tangerang Selatan dalam penanganan COVID-19 belum seluruhnya dapat dirasakan warga. Misalnya saja layanan swab test dan rapid test gratis di Puskesmas, RSU Tangsel maupun di Labkesda.
Baca juga: Tangerang jadikan Puskesmas Jurumudi ruang isolasi COVID-19
Baca juga: Pengurus RT/RW di Tangerang sosialisasikan PSBL
Sebab, masih banyak pemukiman di Tangerang Selatan yang belum memiliki KTP, sehingga tidak dapat menikmati fasilitas tersebut. Asisten rumah tangga (ART), pengontrak rumah hingga pemilik rumah yang menetap namun belum sempat mengganti alamat sebagai beberapa contoh dari pemukim yang tak memiliki KTP.
“Yang dilakukan Pemkot Tangsel sudah sangat baik terkait kebijakan pengobatan gratis. Namun khusus penanganan COVID-19, tes rapid dan swab gratis untuk warga ber-KTP Tangsel belum cukup maksimal menjadi pendeteksi penyebaran COVID-19, karena mereka yang bermukim di Tangerang Selatan belum tentu keseluruhannya memiliki KTP Tangsel,” kata Bachtiar.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar layanan tersebut dapat dinikmati semua pihak dan tak hanya mengkhususkan warga yang memiliki KTP belaka, sebab semua pemukiman memiliki kerentanan yang sama sehingga untuk COVID-19 kebijakan dikeluarkan seyogyanya menyentuh semua elemen pemukim tanpa terkecuali. Deteksi dini COVID-19 akan bersifat parsial bila fasilitas tes gratis hanya diperuntukkan kepada pemukim ber-KTP Tangsel.
Terkait pemilihan calon wali kota, Bachtiar menyerukan calon-calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Tangsel seharunya peka mengatasi persoalan kesehatan, khususnya terkait COVID-19.
Calon kepala daerah yang bertarung di Tangerang Selatan sepatutnya memperlihatkan kepada masyarakat, solusi apa yang bisa diberikan menghadapi persoalan-persoalan masyarakat, khususnya mengenai kesehatan dan perekonomian.
“Dekati dan ajak tokoh-tokoh masyarakat hingga ke tingkat RT untuk mengetahui persoalan dialami masyarakat. Beban untuk tes rapid atau swab misalnya harus dicari solusi untuk mereka yang tidak tercover karena tak memiliki KTP Tangsel kendati telah bermukim,” kata Bachtiar.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tangerang Selatan, Imbar Umar Ghazali, menuturkan, kebijakan dikeluarkan Pemkot Tangsel perihal tes swab ataupun rapid saat ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki KTP Tangerang Selatan.
Begitu pula dengan kebijakan tes berbayar, dikatakan Imbar sebaiknya dilakukan di rumah sakit swasta karena belum ada peraturan walikota (Perwal) mengenai hal tersebut.
Perlu diketahui, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah memberikan fasilitas berobat gratis melalui Puskesmas. Termasuk pula terkait COVID-19, Wali Kota Airin menegaskan Tangsel telah memiliki alat polymerase chain reaction (PCR).
Warga Tangsel bisa mengikuti swab dan rapid test secara gratis di puskesmas, Rumah Sakit Umum (RSU) Tangsel, maupun di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Syaratnya cukup menunjukkan KTP Tangsel maka biaya akan ditanggung.
Sementara itu, jumlah kasus COVID-19 di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Per tanggal 21 September 2020 pukul 08.00 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi ada 1.010 orang dengan rincian 817 dinyatakan sembuh, 140 orang positif dan 53 orang meninggal dunia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Bachtiar, warga RT02/04 Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan, Senin mengatakan, kebijakan Pemkot Tangerang Selatan dalam penanganan COVID-19 belum seluruhnya dapat dirasakan warga. Misalnya saja layanan swab test dan rapid test gratis di Puskesmas, RSU Tangsel maupun di Labkesda.
Baca juga: Tangerang jadikan Puskesmas Jurumudi ruang isolasi COVID-19
Baca juga: Pengurus RT/RW di Tangerang sosialisasikan PSBL
Sebab, masih banyak pemukiman di Tangerang Selatan yang belum memiliki KTP, sehingga tidak dapat menikmati fasilitas tersebut. Asisten rumah tangga (ART), pengontrak rumah hingga pemilik rumah yang menetap namun belum sempat mengganti alamat sebagai beberapa contoh dari pemukim yang tak memiliki KTP.
“Yang dilakukan Pemkot Tangsel sudah sangat baik terkait kebijakan pengobatan gratis. Namun khusus penanganan COVID-19, tes rapid dan swab gratis untuk warga ber-KTP Tangsel belum cukup maksimal menjadi pendeteksi penyebaran COVID-19, karena mereka yang bermukim di Tangerang Selatan belum tentu keseluruhannya memiliki KTP Tangsel,” kata Bachtiar.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar layanan tersebut dapat dinikmati semua pihak dan tak hanya mengkhususkan warga yang memiliki KTP belaka, sebab semua pemukiman memiliki kerentanan yang sama sehingga untuk COVID-19 kebijakan dikeluarkan seyogyanya menyentuh semua elemen pemukim tanpa terkecuali. Deteksi dini COVID-19 akan bersifat parsial bila fasilitas tes gratis hanya diperuntukkan kepada pemukim ber-KTP Tangsel.
Terkait pemilihan calon wali kota, Bachtiar menyerukan calon-calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Tangsel seharunya peka mengatasi persoalan kesehatan, khususnya terkait COVID-19.
Calon kepala daerah yang bertarung di Tangerang Selatan sepatutnya memperlihatkan kepada masyarakat, solusi apa yang bisa diberikan menghadapi persoalan-persoalan masyarakat, khususnya mengenai kesehatan dan perekonomian.
“Dekati dan ajak tokoh-tokoh masyarakat hingga ke tingkat RT untuk mengetahui persoalan dialami masyarakat. Beban untuk tes rapid atau swab misalnya harus dicari solusi untuk mereka yang tidak tercover karena tak memiliki KTP Tangsel kendati telah bermukim,” kata Bachtiar.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tangerang Selatan, Imbar Umar Ghazali, menuturkan, kebijakan dikeluarkan Pemkot Tangsel perihal tes swab ataupun rapid saat ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki KTP Tangerang Selatan.
Begitu pula dengan kebijakan tes berbayar, dikatakan Imbar sebaiknya dilakukan di rumah sakit swasta karena belum ada peraturan walikota (Perwal) mengenai hal tersebut.
Perlu diketahui, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah memberikan fasilitas berobat gratis melalui Puskesmas. Termasuk pula terkait COVID-19, Wali Kota Airin menegaskan Tangsel telah memiliki alat polymerase chain reaction (PCR).
Warga Tangsel bisa mengikuti swab dan rapid test secara gratis di puskesmas, Rumah Sakit Umum (RSU) Tangsel, maupun di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Syaratnya cukup menunjukkan KTP Tangsel maka biaya akan ditanggung.
Sementara itu, jumlah kasus COVID-19 di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Per tanggal 21 September 2020 pukul 08.00 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi ada 1.010 orang dengan rincian 817 dinyatakan sembuh, 140 orang positif dan 53 orang meninggal dunia.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020