Serap aspirasi warga, Pemkot Tangsel gelar Musrenbang di 54 kelurahan

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan Banten melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 54 kelurahan untuk menyerap aspirasi dan usulan warga terkait pembangunan wilayah.

Eki Herdiana, Kepala Bappeda Tangsel di Tangerang Jumat mengatakan kegiatan Musrenbang itu dilaksanakan selama sepekan secara bergantian di setiap kelurahan.

Tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk menghasilkan prioritas pembangunan untuk 2021 yang berbasis masyarakat dari tingkat bawah.

"Usulan Musrenbang kita ini akan dikerjakan di 2021, jangan sampai ada yang salah menafsirkan. Jadi kegiatan Musrenbang 2019 diselenggarakan di 2020, dan kegiatan di 2020 akan diselenggarakan di 2021," ungkapnya.

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan Musrenbang ini merupakan rutinitas setiap tahun dan ia berharap bukan sekedar rutinitas, namun aspirasi dan apa saja kebutuhan masyarakat dapat terealisasi.

"Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendinamisasikan, apapun bisa didiskusikan di sini, namun endingnya harus menghasilkan program yang berprioritas," ungkapnya.

Lurah Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Ihsanudin menuturkan, Kelurahan Pondok Karya sudah melaksanakan pra musrenbang di tingkat RW yang ada di Pondok Karya.

"Usulan yang akan dimasukan di Musrenbang Kelurahan ini merupakan usulan dari Pra Musrenbang tingkat RW yang telah dilakukan oleh kami," jelasnya.

Dari hasil kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan pada hari Rabu (22/1/2020) diperoleh 20 usulan untuk F1 yang terdiri dari fisik dan non fisik.

"Usulan kali ini, 50 fisik dan 50 non fisik yang terdiri dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan komputer dan managemen serta lainnya," katanya.

Anggota DPRD Tangsel Laksmi mengungkapkan, anggaran Musrenbang ini berkurang dari Rp2.200 miliar menjadi Rp2.075 miliar, sehingga perlu dipikirkan bersama, apa yang menjadi prioritas di Kelurahan Pondok Karya ini.

"Ada 20 usulan di F1, sisanya bisa diusulkan di usulan DPRD, sehingga yang belum masuk bisa masuk ke usulan DPRD sehingga tidak adalagi usulan timpang tindih," katanya.