Pemerintah Mataram segera lelang lima jabatan eselon II

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera melaksanakan lelang lima jabatan eselon II yang kosong karena pejabat sebelumnya masuk masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati di Mataram, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu izin pembentukan panitia seleksi (pansel) dari kementerian.

"Kami menargetkan izin pembentukan pansel bisa keluar dalam minggu ini agar pekan depan pansel sudah bisa mulai dibentuk dan bekerja," katanya kepada sejumlah wartawan.

Menurut Nelly, lima jabatan eselon II yang akan dilelang adalah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Dari lima jabatan eselon II tersebut, tiga pejabat sudah masuk masa pensiun, sehingga setelah nama pejabatnya ditetapkan berdasarkan pansel, akan dilantik langsung bulan Desember 2019.

Sementara untuk jabatan Kepala Dians Pariwisata dan Staf Ahli akan dilantik sesuai dengan tanggal mulai terhitung yakni per 1 Januari 2020. Pasalnya, Kepala Dinas Pariwisata yang kini dijabat oleh I Made Swastika Negara dan Satf Ahli Ir Rumasih, masuk masa pensiun 1 Januari 2020.

"Namun demikian, jabatan itu boleh dipanselkan terlebih dahulu. Hal itu sudah kami koordinasikan dengan pemerintah pusat," ujarnya

Menyinggung tentang jabatan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja (Dansatpol PP) Kota Mataram yang juga akan ditinggalkan oleh pejabatnya Bayu Pancapati, Nelly mengatakan untuk jabatan Dansatpol PP tidak dilelang karena SK pemindahan tugas dari BKN pusat belum keluar.

"Jadi kami tidak bisa melakukan lelang terhadap jabatan tersebut," katanya.

Nelly menjelasakan keberadaan Dansatpol PP saat ini di Negara Qatar itu berdasarkan tugas dari Wali Kota Mataram, bukan dari tempat kerja baru.

"Kebetulan Kemendagri meminta beberapa Dansatpol PP untuk mengikuti kegiatan di Qatar dan Pak Wali memberikan surat tugas ke Dansatpol PP sebagai kapasitas Dansatpol PP Mataram," katanya menjelaskan.*