Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menerima kunjungan safari kebangsaaan pimpinan MPR RI membicarakan wacana amendemen UUD NRI Tahun 1945, Selasa siang.
"Pimpinan MPR RI kembali akan melakukan safari kebangsaan ke partai politik lainnya. Rencananya Selasa siang pimpinan MPR RI akan berkunjung ke Kantor DPP PKS di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan," kata juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Agenda pertemuan tersebut selain silaturahmi, pimpinan MPR RI akan menjaring pendapat partai politik terkait dengan wacana amendemen konstitusi.
Menurut dia, sesuai dengan informasi dari pihak MPR RI, pimpinan yang akan hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan tiga wakil ketua: Ahmad Muzani, Arsul Sani, dan Hidayat Nur Wahid.
Fathul mengatakan bahwa Presiden PKS Sohibul Iman dan pimpinan partai akan menerima kunjungan silaturahmi kebangsaan tersebut di Kantor DPP PKS sekitar pukul 12.00 WIB.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI telah melakukan safari kebangsaan ke beberapa pimpinan partai politik, seperti PAN dan Partai NasDem, kedua partai tersebut setuju amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.
Namun, menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, masih ada tiga partai politik yang belum setuju amendemen UUD untuk menghadirkan kembali haluan negara, yaitu PKS, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.
Pimpinan PKS terima safari kebangsaan MPR bicarakan amendemen UUD
Selasa, 26 November 2019 11:27 WIB
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kedua kiri), Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (keempat kanan) beserta para kader mengangkat tangan bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Rakornas PKS 2019 bertema "Memperkokoh Jati Diri PKS Sebagai Bagian NKRI". ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.
Agenda pertemuan tersebut selain silaturahmi, pimpinan MPR RI akan menjaring pendapat partai politik terkait dengan wacana amendemen konstitusi.