Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan partainya tidak ambil pusing soal kabinet karena merupakan hak prerogatif presiden.
"Kalau PPP memang posisinya itu kita serahkan sajalah. Kita sudah tidak ambil pusing lagi mau dapat berapa, dan mau posnya apa," katanya, di kompleks Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Sabtu.
Bahkan, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan sampai saat ini Ketua Umum PPP juga belum bertemu secara langsung dengan Presiden.
Meski demikian, Arsul menyampaikan bahwa bukan berarti tidak ada komunikasi antara parpol dengan Presiden.
Hanya saja, ia mengatakan partai-partai politik dalam posisi menunggu karena memahami bahwa penyusunan kabinet memang menjadikan hak prerogatif presiden.
"Sejauh kalau yang PPP tahu semuanya sedang dalam proses difinalkan. Pak Presiden kan sudah menyampaikan bahwa beliau sudah menyusun, tetapi kan tidak menutup kemungkinan untuk ada perubahan-perubahan," katanya.
Secara tegas, Arsul mengatakan PPP tidak mengajukan kader-kader tertentu sebagai menteri, misalnya ketua umum, sekjen, dan sebagainya.
"Saya tidak pernah mau bermimpi, mengalir sajalah. Mau di sini, enggak masalah, mau di mana, ya, enggak masalah," katanya, saat ditanya apakah sempat ditawari posisi menteri.
Arsul menyampaikan PPP menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih siapapun kader PPP untuk dimasukkan dalam kabinet.
"Posisi PPP adalah menyerahkan kepada Pak Jokowi, siapapun yang akan 'dipick up' oleh beliau untuk jadi menteri itu, ya, kita persilakan. Jadi, tidak harus misalkan sekjennya, ketumnya, atau siapa," katanya.
