Menkeu katakan pemerintah gencar tingkatkan PDB melalui urbanisasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pemerintah gencar meningkatkan Pajak Domestik Bruto (PDB) melalui urbanisasi sehingga menjadi pendorong utama dalam perbaikan kesejahteraan dan inklusivitas masyarakat di Indonesia.

Ia menuturkan hal tersebut disebabkan pengelolaan arus urbanisasi China yang lebih terintegrasi dibanding Indonesia karena 1 persen perpindahan penduduk RI ke perkotaan hanya menaikkan 1,4 persen PDB per kapita, sedangkan China mampu mendorong kenaikan 3 persen PDB per kapitanya.

“Urbanisasi di Asia Selatan dan Indonesia kurang teratur dibanding China. Semua orang bisa bilang China lebih terintegarasi dan terpusat sehingga urbanisasinya lebih terstruktur,” katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis.

Selain itu, menurutnya perolehan PDB per kapita Indonesia dari urbanisasi juga masih lebih rendah dibanding negara-negara di Asia Timur yaitu 1 persen perpindahan penduduk berhasil menciptakan rata-rata 2,7 persen peningkatan PDB per kapita.

Sri Mulyani menjelaskan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan PDB melalui urbanisasi yaitu salah satunya dengan mencermati pengelolaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur agar manfaat peningkatan PDB per kapita lebih besar daripada 1,4 persen.

Dalam mengelola ibu kota baru tersebut akan diterapkan melalui pengembangan perekonomian berbasis digital karena dianggap mampu menyediakan unsur tambahan dalam pengelolaan perencanaan perkotaan agar memberi dampak lebih signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Ia melanjutkan, pemerintah juga telah mengadopsi prinsip-prinsip Augment, Connect, dan Target (ACT) yang direkomendasikan oleh  Bank Dunia dalam pengaturan dan penerapan urbanisasi di Indonesia melalui kebijakan perluasan akses diseluruh daerah lewat pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Oleh sebab itu pemerintah bisa memastikan semua masyarakat akan mendapat akses dan fasilitas yang sama di semua daerah yaitu dengan investasi modal sumber daya manusia yang dialokasikan dalam APBN 2020 sebesar Rp508,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp132 triliun.

“Kami juga telah menganggarkan dana sebesar Rp372,5 triliun untuk jaminan sosial melalui skema keluarga harapan, kartu Indonesia pintar dan bantuan non tunai,” jelasnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp423,3 triliun dalam APBN 2020 untuk pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kawasan perkotaan yang layak huni dan merata serta adil di seluruh wilayah di Indonesia.

"Supaya masyarakat miskin bisa memperbesar layanan dasar, jadi bagaimana Indonesia mengeluarkan kebijakan sendiri agar lebih sejalan dan membantu penerapan prinsip ini (ACT) dengan memastikan semua warga Indonesia memiliki akses setara,” katanya.

Data dari Bank Dunia menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi, seperti sejak 1950 Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata per kapita naik hampir sembilan kali lipat dan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan naik dari 12 persen menjadi 56 persen.

Selain itu, saat ini ada sekitar 151 juta atau 56 persen penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dan diperkirakan pada 2045 akan ada sekitar 220 juta orang atau lebih dari 70 persen penduduk yang tinggal di kota.

Menurut Bank Dunia, urbanisasi tersebut tidak dilakukan dengan baik dan merata sehingga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pinggiran perdesaan dan perkotaan non-metropolitan yaitu tercatat sebesar 35 persen dan 27 persen lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta.

Sedangkan, kesejahteraan di kawasan pinggiran perkotaan hanya 7 persen lebih rendah dari DKI Jakarta dan ketimpangan di masing-masing wilayah menyumbang hampir 86 persen dari total ketimpangan selama 2017.