Warga pengungsi korban gempa di Passo belum terima bantuan pemerintah

Ambon (ANTARA) - Sebagian besar warga korban gempa magnitudo 6,5 pada 26 September 2019 di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang masih mengungsi ke sejumlah kawasan perbukitan di daerah tersebut hingga kini belum menerima bantuan tanggap darurat dari pemerintah, baik provinsi maupun kota Ambon.

Warga RT 013/RW 003 desa Passo, Jhon, Selasa, mengatakan telah berkoordinasi dengan ketua RT setempat untuk melaporkan ke pemerintah desa agar bisa mendapatkan bantuan tanggap darurat, ternyata hingga saat ini belum direalisasikan.

"Kami memang trauma sehingga memutuskan mengungsi karena guncangan gempa susulan masih terjadi hingga Selasa(1/10) pagi sehingga terpaksa harus mengungsikan orang tua dan anak- anak ke daerah perbukitan," ujarnya.

Julius mengakui, mengungsi ke daerah perbukitan itu pun membeli tenda sendiri dan mengerjakannya secara gotong royong dengan warga lainnya yang memilih mengungsi karena mengkhawatirkan gempa susulan yang masih terjadi hingga saat ini maupun ancaman tsunami tidak bisa dideteksi sejak dini.

Ia juga menyayangkan adanya pengungsi yang meninggal dunia di tempat pengungsian, yakni Riance Resbal pada 29 September 2019 karena tidak adanya petugas kesehatan dan setelah persitiwa itu baru datang petugas kesehatan memberikan pelayanan.

"Apa bedanya kami yang mengungsi dari Desa Passo dengan mereka di Galunggung, kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dikunjungi Mensos, Agus Gumiwang Kartasasmita. Padahal, di Passo hingga Selasa(1/9) pagi masih diguncang gempa susulan sedangkan di Galunggung tidak terasakan," tandas Jhon.

Karena itu, dia mengharapkan Pemprov Maluku maupun Pemkot Ambon jangan pilih kasih dalam menyalurkan bantuan tanggap darurat.k

"Kami tidak keberatan kalau bantuan tanggap darurat diprioritaskan kepada para korban gempa di desa Suli hingga Liang, kecamatan Salahutu, pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah, tetapi kami juga ingin diperhatikan," katanya. 

Sebelumnya, Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, bantuan tanggap darurat telah diberikan kewenangan kepada Pemkot Ambon, Pemkab Maluku Tengah dan Pemkab Seram Bagian Barat (SBB) untuk menyalurkannya.

"Kami menerima bantuan tanggap darurat dari Kepala BPPB, Doni Monardo dan menyerahkan kepada Pemkot Ambon maupun Pemkab SBB untuk menyalurkan masing - masing 100 koli, Pemkab Maluku Tengah 150 koli dan 50 koli lainnya bagi stok cadangan," katanya.