Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan tidak mau ikut campur terhadap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang malam ini melakukan penggeledahan di kantor dan rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin.
"Kasus yang sedang diselidiki itu tahun 2018 sebelum saya menjabat sebagai gubernur. Jangan tanya saya kalau tahun 2018," katanya saat dicegat wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu malam.
Mantan Menteri Sosial itu memasrahkan proses penyelidikan kepada KPK.
Baca juga: Proses korupsi pengadaan kapal di KKP terus bergulir, KPK panggil enam saksi
"Kita beri kesempatan proses hukum berjalan," ucap Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu tanpa bersedia berkomentar panjang lebar lagi.
Diperoleh informasi, petugas KPK melakukan penggeledahan di kantor dan rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Fattah Jasin di Surabaya sejak sore.
Pantauan di rumah pribadi Fattah Jasin, kawasan Nginden Surabaya, tadi malam, petugas KPK dengan dikawal petugas kepolisian terlihat keluar sekitar pukul 21.00 WIB sambil membawa sejumlah tas yang diduga barang bukti kasus korupsi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta menginformasikan penggeledahan tersebut terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tahun anggaran 2018.
Masih terkait dengan kasus tersebut, selain menggeledah kantor dan rumah pribadi Fattah Jasin, malam ini petugas KPK di Surabaya juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sukardi.
Baca juga: KPK bantu telusuri rekam jejak capim KPK
KPK geledah kantor Dishub Jatim, Khofifah: Tidak mau ikut campur
Kamis, 8 Agustus 2019 0:33 WIB
Sejumlah polisi berjaga di depan rumah Fattah Jasin, kawasan Nginden Surabaya, saat petugas KPK melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi, Rabu (7/8) malam. (Antara Jatim/ Hanif Nashrullah)
Kasus yang sedang diselidiki itu tahun 2018 sebelum saya menjabat sebagai gubernur. Jangan tanya saya kalau tahun 2018