Menteri PUPR sebut pembangunan infrastruktur masih prioritas ke depannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas ke depannya terutama ditujukan untuk ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

"Kita masih membutuhkan waduk lebih banyak lagi untuk memperluas jaringan irigasi termasuk peningkatan jalan-jalan nasional," kata Basuki di ajang Indobuildtech Expo 2019 ICE BSD City Kabupaten Tangerang, Kamis.

Basuki menyampaikan telah menyelesaikan pembangunan 65 waduk, sedangkan untuk tahun depan akan bertambah menjadi 29 waduk baru lagi.

Menurut dia dengan bertambahnya waduk baru itu akan memperkuat ketahanan pangan nasional serta menambah kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum.

"Selama ini air sungai dibuang begitu saja kelaut dengan adanya waduk akan kita maksimalkan pemanfaatannya," ujar Basuki yang berkesempatan mengunjungi satu persatu area pameran Indobuildtech 2019.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur bukan hanya fisik saja tetapi juga sumber daya manusia termasuk kepemimpinan dalam penyelenggaraannya.

Darmin menjelaskan pembangunan infrastruktur dasar saat ini telah berhasil mengembangkan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Darmin mengatakan pemerintah telah merampungkan sebanyak 223 proyek strategis nasional, sisahnya masih dalam tahap pembangunan diharapkan rampung pada akhir tahun ini.

"Saya melihat dengan adanya dukungan infrastruktur maka kegiatan ekonomi di berbagai wilayah berkembang. Kegiatan yang semula biasa saja menjadi semakin intensif," ujar dia dalam sambutannya dalam acara Indobuildtech Expo 2019.

Darmin juga menyampaikan saat ini tercatat 8,3 juta tenaga kerja dibidang konstruksi, dari jumlah itu 1,6 juta sebagai tenaga ahli, namun hanya 195 ribu yang bersertifikasi, berarti masih terdapat 1,4 juta yang perlu disertifikasi.

Darmin mengungkapkan strategi pembangunan ke depan adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan badan latihan kerja, sekolah kejuruan, dan politeknik.

"Pemerintah ke depannya akan memperbaiki kurikulum di tingkat SMK agar cocok dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk penyelenggaraan vokasi," kata Darmin. 

Pemerintah, ungkap Darmin, akan memberikan insentif bagi industri untuk yang menyelenggarakan program permagangan.

"Bisa saja berupa pemotongan pajak bagi industri yang melaksanakan permagangan, tanpa adanya dukungan industri maka pendidikan vokasi akan percuma," ujar Darmin.