Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mendorong dan menekankan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat sejak awal tahun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat dan maksimal oleh masyarakat.
Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten.
Deden di Kota Serang, Selasa, meminta agar perencanaan pembangunan perumahan dilakukan sejak awal tahun dan implementasi fisik dapat dimulai pada triwulan pertama, tidak lagi menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Jika tahun sebelumnya pembangunan fisik dilakukan menjelang triwulan akhir, untuk tahun ini dan selanjutnya agar bisa dilaksanakan lebih cepat di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan lebih maksimal,” kata Deden.
Baca juga: Wamen PKP apresiasi BTN komitmen pengembangan ekosistem perumahan
Arahan tersebut disampaikan Deden saat memberikan pembinaan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten yang digelar di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Ia menegaskan sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah secara layak dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, perencanaan yang matang sejak tahap awal menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.
Menurut Deden, percepatan waktu pelaksanaan juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas konstruksi. Pembangunan perumahan rakyat diharapkan memperhatikan kelayakan bangunan agar aman dan nyaman dihuni, serta didukung ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai.
Baca juga: WINR target penjualan Rp400 miliar lima proyek prestesius di Jabodetabek
Selain aspek fisik bangunan, penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan di Banten. Oleh karena itu, forum perencanaan ini dinilai strategis untuk menyelaraskan program penataan permukiman dan perbaikan lingkungan secara terpadu.
“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi, berpartisipasi dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Deden.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten Rinto Yuwono mengatakan forum tersebut bertujuan menyelaraskan program kerja prioritas DPRKP dengan usulan pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus mempertajam target kinerja.
“Peserta FOPD sebanyak 84 orang dari perwakilan daerah serta pemerintah pusat,” kata Rinto.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi program diharapkan mampu mengoptimalkan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten.
Baca juga: Kementerian PKP canangkan gerakan sanitasi aman wujud perumahan layak
