Tangerang (ANTARA) - Aparat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, memperkirakan alokasi dana untuk perbaikan jembatan Lontar di Kecamatan Kemiri sebesar Rp5 milyar karena kondisinya saat ini sudah lapuk.
"Kami khawatir jembatan itu rubuh karena kendaraan yang melintas dengan tonase besar," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budi di Tangerang, Sabtu.
Slamet mengatakan usulan perbaikan tersebut mengemuka sejak tahun 2017 dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) karena kondisi jembatan.
Namun hasil Musrenbang tersebut telah dilaporkan ke Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), DBM-SDA untuk ditindaklanjuti.
Dia mengatakan usia jembatan tersebut sudah lebih dari 20 tahun maka perlu ada perbaikan segera agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Menurut dia jembatan tersebut merupakan aset Pemprov Banten, maka pihaknya tidak dapat memperbaiki karena bukan kewenangan tapi hanya mampu mengusulkan.
Jembatan lontar berada di jalan Raya Mauk-Kronjo dengan panjang 50 meter dan lebar 6,1 meter menghubungkan Kecamatan Mauk dengan Kemiri dan Kecamatan Kronjo.
Slamet mengatakan pihaknya telah menyiapkan surat dari Bupati Tangerang untuk dikirimkan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim menyangkut perbaikan jembatan tersebut.
Dia menambahkan ketika dicek ke lokasi maka terlihat pondasi jembatan sudah mulai retak dan beton lantai sudah mulai mengelupas.
"Bila tidak diperbaiki segera, maka khawatir jembatan itu rubuh, karena kendaraan yang melintas dengan tonase besar dan jumlah banyak membawa bahan material," katanya.
Pihaknya sudah melakukan koodinasi dan rapat dengan instansi terkait Pemprov Banten untuk membahas masalah jembatan tersebut.
Untuk sementara, katanya, kendaraan bertonase besar agar menghindari jembatan itu dan mencari jalur lain supaya tidak rubuh. ***1*** (T.A047)
Tangerang perkirakan perbaikan jembatan Lontar Rp5 milyar
Sabtu, 16 Maret 2019 15:54 WIB
Usulan perbaikan tersebut mengemuka sejak tahun 2017 dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) karena kondisi jembatan.